Penyebaran Guru Belum Merata Masih Jadi Persoalan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Belum meratanya sebaran guru di sekolah masih menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah mencoba menerapkan kebijakan sistem zonasi guru, yang dianggap bisa menjadi solusi setelah sebelumnya, sistem serupa juga diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan permasalahan pemerataan guru bukanlah hal yang sederhana. Menurutnya, permasalahan pemerataan guru harus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. \"Permasalahan pemerataan guru ini harus bekerja sama secara intensif dengan dinas, dengan Pemda. Karena mereka yang punya kewenangan untuk meratakan jumlah kuantitas guru,\" kata Nadiem, Kamis (26/12). Nadiem mengakui, saat ini jumlah guru masih belum merata di sekolah-sekolah. \"Apabila dilihat ke sekolah-sekolah secara umum, ada sekolah yang memiliki jumlah guru yang cukup, namun masih banyak yang jumlah gurunya jauh di bawah yang dibutuhkan,\" terangnya. Nadiem juga menekankan, bahwa pemerataan kualitas guru bergantung pada pemerintah daerah. \"Kesuksesan pemerataan guru, kuantitas dan kualitas guru itu sangat tergantung kepada kesiapan pemerintah daerah,\" ujarnya. Sedangkan pemerintah pusat, lanjut Nadiem, hanya membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerataan itu. Tapu ujung tombaknya tetap berada di pemerintah daerah. \"Tugas pemerintah pusat itu melayani dan membantu pemerintah daerah melaksanakan pemerataan. Karena mereka yang akan mengangkat guru, mereka yang mendistribusikan guru di dalam daerahnya masing-masing,\" imbuhnya. Untuk Nadiem berharap, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dengan baik dalam hal mewujudkan pemerataan kualitas guru. \"Jadi itulah kerjasama, gotong-royong antara kita dan pemerintah daerah sebenarnya. Sebab guru itu bukan ada di pusat. Itu juga salah satu tantangan utama bagi kami,\" katanya. Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Sal menambahkan bahwa ada beberapa permasalahan guru yang harus diperbaiki segera oleh pemerintah. \"Permasalahan pertama adalah kompetensi guru. Kompetensi guru ini sangat penting karena berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah harus meningkatkan kompetensi guru,\" katanya. Kemudian, masalah selanjutnya adalah kesejahteraan guru. Menurutnya, saat ini guru honorer masih sangat banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa mendesain kurikulum atau pendidikan yang berkualitas. \"Sekarang ini kesejahteraan guru masih mengkhawatirkan khususnya guru honorer,\" ujarnya. Masalah berikutnya adalah perlindungan guru. Keamanan guru harus diperhatikan, khususnya di tempat-tempat yang terletak di perbatasan. \"Terakhir soal distribusi guru yang mestinya segera diselesaikan. Saat ini distribusi guru masih mempunyai beban berat karena masing-masing daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda,\" pungkasnya. (der/fin)