Pilkades Bukan Ajang Perjudian

WONOSOBO- Tiga hari mendatang, Pemkab Wonosobo aka menggelar pilkades serentak gelombang ketiga. Sebanyak 40 desa di 15 kecamatan akan mengikuti perhelatan demokrasi di tingkat desa itu. Agar berjalan dengan baik, DPRD  meminta tidak menjadikan pilkades sebagai ajang pertaruhan atau perjudian. “Janganlah pilkades itu dijadikan ajang pertaruhan atau perjudian. Ini tidak baik, memang kita susah untuk melacak, tapi itu sudah menjadi buah bibir di masyarakat,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudistiro kemarin. Menurutnya, salah satu alasan Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Pilkada Serentak untuk mempersempit ruang gerak dari para pelaku pertaruhan alias botoh pilkades, agar tidak menggunakan ajang  tersebut sebagai arena judi. “Kalau bersama atau serentak, ruang gerak mereka kan semakin sempit. Itu maksudnya kita menggelar pilkades serentak,” ujarnya. Baca Juga Carica di Wonosobo Kembali Langka, Produsen Khawatir Pasokan Terganggu Dijelaskan, peran botoh atau para petaruh ini semakin memperuncing persoalan politik uang dalam setiap pilkades. Bahkan para calon sering tidak tahu, jika dirinya sedang dijadikan alat taruhan. Para botoh itu diduga kuat yang memainkan peran politik uang secara massif demi kemenenangan. “Di sini lah kita perlu hati-hati, semua pihak sudah berkomitmen untuk menekan politik uang. Tapi ternyata disisi lain ada peran kelompok yang susah diduga ikut bermain di dalamnya, mengobok-obok proses demokrasi di desa,” tandasnya. Dikatakan, selama ini masyarakat mulai merindukan munculnya pemimpin desa yang mengerti dan mampu membawa perubahan di desa. Namun, yang muncul ke permukaan dan memenangkan kontestasi adalah orang yang kuat secara ekonomi dan memiliki pengaruh. “Kesan yang muncul dari setiap perhelatan politik, seolah yang bakal menang dan selalu menang adalah orang yang kuat secara ekonomi dan paling berani. Saya kira ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya. Sementara itu, Ketua DPD GMPK Wonosobo, Idham Cholid mengatakan, tidak lama lagi sebagian masyarakat Wonosobo akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pilkades di 40 desa se Wonosobo. Agenda yang paling penting dari pilkades bagi GMPK adalah mewujudkan pilkades berintegritas yang menjadi agenda utama yang harus diperhatikan bersama. Menurutnya,  jika politik selama ini hanya bicara kalah menang dan segala cara harus dilakukan untuk meraih kemenangan, maka batas yang jelas harus dibuat. Selain itu etika dan moral harus menjiwai dalam proses politik, salah satunya pilkades. Sehingga pilkades berintegritas bisa diwujudkan, yaitu pilkades tanpa praktik politik uang. Dengan berkembangnya praktek politik uang ini, maka tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Calon kades membayar suara dalam pilkades diindikasi karena ada dana desa yang mencapai minimal Rp1,2 miliar pertahun. (gus)