Presiden Jokowi Larang Kepala Daerah Blokir Jalan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Sejumlah daerah dilaporkan melakukan pemblokiran jalan. Hal ini dinilai sangat menganggu. Terutama untuk pendistribusian barang. Presiden Joko Widodo meminta Mendagri Tito Karnavian menegur kepala daerah yang telah memblokir jalan dan menyebabkan tersendatnya distribusi logistik. “Semua distribusi logistik ini harus lancar. Kebutuhan pokok tersedia di pasar-pasar. Saya harapkan Mendagri memberikan teguran kepada daerah yang memblokir jalan agar urusan distribusi logistik ini tidak terganggu,” tegas Jokowi dalam rapat terbatas Persiapan Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M” melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4). Dia menyampaikan hal tersebut karena mendapat laporan dari sejumlah kepala daerah bahwa pasokan bahan pangan, seperti beras, terganggu karena adanya pemblokiran jalan. Padahal masyarakat akan memasuki momentum permintaan tinggi di Ramadhan pada 24 April 2020 dan Hari Raya Idul Fitri. Ramadhan tahun ini, lanjut Jokowi, berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena masyarakat menghadapi tantangan untuk mencegah penularan lebih luas virus Corona (COVID-19). Kepala Negara meminta jajaran menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah memastikan kecukupan bahan pangan. Jokowi mengatakan harga bahan pangan akan segara kembali ke level normal dari masa fluktuasi yang sempat terjadi. Pada beberapa pekan ke depan, Jokowi memprediksi harga gula akan turun ke Rp12.500 per kilogram. Sedangkan bawang putih turun menjadi Rp 20-30 ribu per kilogram. “Saya juga sudah cek ke Bulog, cek ke daerah-daerah mengenai panen raya. Selain itu melihat beras, daging, telur, gula, terigu masih berada pada kondisi baik. Sehingga mungkin gula tadi Menteri Pertanian sudah menyampaikan pekan-pekan ke depan harga turun pada posisi normal di Rp12.500. Menteri Perdagangan juga menyampaikan bawang juga sudah beberapa masuk. Kita harapkan bawang putih pada minggu-minggu ke depan atau syukur minggu ini kembali ke normal di harga Rp20-30 ribu per kilogram,” papar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga sedang mempersiapkan sejumlah skenario mencegah masyarakat mudik pada hari raya Idul Fitri 2020. \"Untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini bisa dibicarakan. Saya minta dipersiapkan skenario-skenario komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja. Tetapi dilihat secara utuh baik dari hulu, di tengah dan di hilir,\" jelasnya. Untuk melengkapi skenario pergeseran hari libur, Jokowi mengusulkan dua skenario lainnya. \"Kedua memberikan fasilitas arus mudik kepada masyarakat pada pengganti hari raya tersebut. Kemudian bisa digratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah,\" ucapnya. Menurut Presiden, bila skenario-skenario tersebut dilakukan, masyarakat dapat dengan tenang tetap ada di rumah. Khususnya bagi warga yang tinggal di Jabodetabek. \"Saya ingatkan kita sudah menetapkan status kedaruratan kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar. Ini sebagai rujukan bersama. Perlu saya jelaskan lagi mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota sampai ke kepala desa, lurah harus satu visi, satu strategi yang sama,\" tegasnya. Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan Mendagri Tito Karnavian telah menghubungi dan meminta kepala daerah agar membuka pemblokiran jalan. Sebab, hal itu dianggap menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat. \"Mendagri telah mengingatkan distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian, kesehatan dan percepatan penanganan COVID-19 tidak boleh ada yang terhambat,\" tegas Bahtiar di Jakarta, Kamis (2/4). Menurutnya, logistik tersebut merupakan hal yang sangat esensial dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Seluruh elemen dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 sesuai kebijakan PSBB. \"Pemblokiran jalan kontra produktif kalau akhirnya menghambat arus keluar masuk distribusi logistik. Barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat dan bahan bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan. Kita harus mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik,\" paparnya. (rh/fin)