Presiden Kirim Kode Keras

Dari Peristiwa Blackout, Sofyan Basir Tolak Berikan Saran JAKARTA -Ada yang berbeda dengan inspeksi mendadak yang dilakukan Presiden Joko Widodo ke kantor Pusat PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8) pagi. Kehadirannya tidak didamping sejumlah Menteri yang dinilai memiliki keterkaitan dengan peristiwa blackout alias mati lampu. RI 1 tidak didampingi Menteri BUMN Rini Sumarno apalagi dua Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan dan Puan Maharani. Presiden didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkominfo Rudiantara plus Kepala BSSN yang baru Hapsoro Hadinoto. Lalu kemana Rini Sumarno atau Luhut dan Puan yang semestinya mendampingi kunjungan orang nomor wahid di bumi nusantara ini? Nitizien pun mulai \"nyinyir\". Ada yang menyebut \"kode ganti menteri\" sampai \"tanda kegelapan mulai datang\". Terlepas dari sindiran yang disampaikan publik di facebook maupun twitter, Presiden Jokowi telah memberikan warning agar hal ini tak terulang kembali. \"Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi dengan manajemen besar. Tentu saja ada contingency plan, ada back up plan, pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,\" tegas Presiden di hadapan para direksi dan pimpinan PT. PLN (Persero). Menurutnya, peristiwa seperti ini pernah terjadi pada tahun 2002, 17 tahun yang lalu, saat pemadaman terjadi di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran bersama, jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu, kembali terjadi lagi. \"Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal diluar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,\" terangnya. Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa para pimpinan dan pejabat PLN itu orang pintar-pintar yang sangat paham urusan listrik. Namun ia mempertanyakan, apakah tidak dikalkulasi kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya, tahu-tahu drop gitu. \"Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,\" ucap Presiden. Presiden meminta diperbaiki secepatnya, beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, jangan sampai kejadian lagi. \"Itu saja permintaan dari saya,\" tandasnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PT. PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengemukakan, penyebab mati listrik massal yang terjadi mulai pukul 11.48 WIB adalah akibat gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra-tinggi (SUTET) 500 kilovolt (KV) Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah. Sejak kemarin telah dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk memulihkan pasokan listrik di Jabodetabek dan sebagian daerah di Jawa Barat. \"Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat,\" kata Sripeni saat menjawab pertanyaan Presiden Jokowi yang secara mendadak mengunjungi kantor PLN Pusat, di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, kemarin (5/8) . Seharusnya, menurut Plt Dirut PLN itu, proses perbaikan gangguan itu hanya memerlukan waktu 4 jam untuk kemudian dimulai kembali. Namun hal itu tidak bisa dicapai karena semua pembangkit yang berfungsi sebagai pemasok dalam kondisi cold start. \"Jadi mesin sudah dingin, sehingga saat ini yang bisa kami prediksikan karena kami bisa memulihkan dalam waktu empat jam dengan beroperasinya PLTU Suralaya yaitu 2800 Mega yang cukup untuk memasok sistem Jawa Barat dan Banten, kemudian menjadi mundur karena baru tadi pagi pukul tiga artinya lebih dari delapan jam karena sudah dingin,\" ungkap Sripeni. Sebelumnya Sripeni mengemukakan, bahwa sistem kelistrikan di Jawa-Bali ini terdapat dua sistem yaitu sistem utara dan sistem selatan, dimana sistem transmisi ini ada masing-masing adalah dua sirkuit, dua sirkuit di utara dan dua sirkuit di selatan, jadi ada totalnya adalah empat sirkuit atau empat jaringan yang menjadi backbone yaitu jaringan 500 KV. \"Artinya pemeliharaan yang dibolehkan adalah 1 line yaitu di selatan. Ini yang kami tidak antisipasi adalah terjadinya gangguan 2 sirkuit sekaligus. Memang ini yang secara teknologi nanti kami akan investigasi,\" ungkap Sripeni. Untuk itu atas nama direksi, Plt Dirut PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani memohon maaf atas kelambatan proses perbaikan pemadaman listrik di seluruh wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat itu. Yang menarik, ada statmen dari Direktur Utama PT PLN non-aktif Sofyan Basir. Ia berharap PLN dapat segera mengatasi pemadaman listrik yang terjadi pada sejumlah wilayah di Jabodetabek, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. \"Mari diselesaikan dengan cepat buat kepentingan masyarakat banyak begitu saja ya,\" kata Sofyan Basir, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. \"Nampaknya iya (pemadaman ini terparah), dari perjalanan ya, memang kadang-kadang kalau bicara energi ya seperti itu, kadang-kadang karena memang kita tidak tahu yah, penyebabnya apa, saya sendiri juga bukan ahlinya tapi katanya sedang dicari, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu singkat,\" ujar Sofyan. Namun Sofyan menolak untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan Direksi PLN dan jajaran untuk mengatasi pemadaman listrik tersebut. \"Waduh enggak tahu, masa diajarin dirutnya, jangan-jangan, he he,\" ujar Sofyan. Ia mengaku selama di rumah tahanan KPK, ia tidak merasakan pemadaman listrik karena rutan menggunakan genset. Sofyan juga menilai tidak diperlukan swastanisasi listrik sehingga PLN tidak menguasai pasar listrik di Indonesia. \"Tidak lah (swastanisasi listrik) karena untuk kepentingan kalian, kalau swasta kan orientasinya profit yah, kalau PLN kan tidak, malah sebagian kan disubsidi. Pelayanan PLN bisa lebih baik kalau harga tarif kalian naik juga pasti lebih baik, he,,he,\" kata Sofyan pula. Sofyan Basir didakwa memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Eni Maulani Saragih, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pemilik saham Blackgold Natural Resources Limited (BNR Ltd) Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mempercepat kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Mulut Tambang RIAU-1 dengan imbalan Rp4,75 miliar untuk Eni dan Idrus. (ful/fin)