Reses di Era Pandemi, Jumlah Peserta Dibatasi

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO- Anggota DPRD Wonosobo periode 2019-2024 menggelar reses di masa pandemi dan jelang pilkada 2020. Reses digelar secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan (prokes). Dalam kesempatan itu juga dijadikan ajang klarifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa atau kelurahan yang tidak terlaksana. “Kami mohon maaf, sejumlah aspirasi warga tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020. Ini tidak terlepas dari kondisi pandemi covid 19,” ungkap anggota DPRD dari Dapil Wonosobo-Selomerto, Sutopo, kemarin Reses merupakan kegiatan anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Menurutnya, puluhan miliar anggaran yang bersumber dari APBD Wonosobo telah dialihkan untuk kepentingan penanganan covid 19 sejak awal tahun 2020 silam. Hal tersebut sempat merepotkan peerintah dalam mengatur pelaksanaan anggaran yang sudah di rencanakan pada tahun sebelumnya. “Jadi kepada warga yang kemarin berharap ada pembangunan infrastruktur di desanya atau pembangunan penataan lingkungan, kemudian tidak jadi dilaksanakan, lantaran karena dialihkan ke covid -19,” ucapnya. Selain itu, untuk mendukung program pemerintah dalam penangan virus corona, pihaknya meminta untuk tetap melaksanakan protocol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuici tangan dengan sabun. Baca Juga Guru Al Madina Wonosobo Raih Emas dan Perunggu dalam Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia 2020 “Jalankan protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan konsumsi makanan sehat,  usahakan terus sehat, sehingga bisa melewati masa pandemic ini, tahun 2021 sudah ada vaksin atau obatnya, ekonomi kembali bergerak,” ujarnya. Sutopo juga meminta kepada warga yang juga basis konstituennya untuk ikut menyukseskan peilihan kepala daerah Kabupaten Wonosobo yang bakal dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang. Menurutnya partisipasi warga dalam kegiatan tersebut penting untuk mendukung kehidupan berdemokrasi. “Datang ke TPS. Gunakan hak pilih dalam pilkada 2020, jangan golput,. KPU sudah menyiapkan protokol kesehatan,” katanya. Menurutnya, usulan yang diajukan oleh warga untuk program tahun 2021, harus diajukan pada tahun 2020. jika mengacu pada proses perencanaan anggaran, tahun 2020 merupakan pengajuan pada tahun 2019.Namun, apapun usulan masyarakat baik itu usulan berupa pembangunan infrastruktur, maupun usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, akan ditampung untuk di tindaklanjuti. “Yang mendukung saya kan masyarakat hingga jadi wakil rakyat. Itu artinya saya juga siap dikawal oleh masyarakat, aduan serta aspirasi semaksimal mungkin akan ditindaklanjuti,” ujarnya. Beberapa usulan dari warga kelurahan kejiwan diantaranya masalah pembangunan jalan, jembatan penghubung, pengurangan penganguran, pertanian  serta peningkatan kapasitas atau skill masyarakat. “Saat ini saya menjadi anggota Komisi C yang membidangi infrastrukutur, namun penyerapan aspirasi ini bersifat luas, tidak hanya terbatas pada bidang tertentu, sebab nanti bisa saya hubungkan ke OPD terkait yang membidangi,” pungkasnya. (gus)