Sektor Pendidikan Indonesia Terancam

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Dunia pendidikan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius akibat dampak dari pandemi virus corona (Covid-19). Setidaknya, bayang-bayang putus sekolah hingga potensi gulung tikarnya sejumlah sekolah bakal terjadi di tengah kondisi saat ini. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji meminta pemerintah serius mengatasi ancaman yang ada di dalam dunia pendidikan Indonesia sekarang ini. \"Pemerintah terkesan belum menyelamatkan sektor pendidikan, tetapi membiarkan pendidikan berjalan terseok-seok,\" kata Ubaid, Selasa (5/5). Menurut Ubaid, dana darutat sebesar Rp405 triliun untuk penanggulangan covid-19 sama sekali tak menyentuh dunia pendidikan yang juga terdampak. Parahnya lagi, saat ini banyak dana yang disunat untuk sektor pendidikan. \"Buat makan saja susah, apalagi buat bayar sekolah. Sebab, sekolah kita masih saja banyak bayar pungutan ini dan itu. Padahal mendapatkan akses sekolah adalah hak dasar warga negara, jadi ini harus dijamin, jangan malah diabaikan,\" tegasnya. Dari gambaran itu, Ubaid melihat akan muncul ancaman siswa putus sekolah dan angka kemiskinan bakal naik tajam dalam situasi seperti ini. Sudah barang tentu, hal ini akan berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. \"Ancaman sekolah gulung tikar pada masa ini semakin besar. Hampir 56 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional. Kalau ini dibiarkan, ada banyak guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, yang terancam terlantar,\" tuturnya. Belum lagi, lanjut Ubaid, adanya ancaman depresi massal yang melanda siswa, guru, juga orang tua. Sebab kurikulum saat ini masih mengacu pada kondisi pendidikan normal. \"Seharusnya ada panduan dan kurikulum belajar dalam kondisi darurat. Jika situasi ini dibiarkan, depresi massal akan terjadi dan tubuh kian rentan terhadap virus,\" pungkasnya. Untuk itu, pemerintah diminta berani memberikan stimulus demi menyelamatkan sektor pendidikan. Salah satu opsi sumber stimulus diusulkan dari dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). \"APBN ini kan punya keterbatasan. Tapi kita punya dana abadi pendidikan, itulah yang kita harap bisa digunakan sementara untuk bisa menyelamatkan sektor pendidikan,\" kata Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University Arif Satria. Menurut Arif, sektor pendidikan harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang jika dibiarkan bakal punya dampak yang besar. \"Saya kira ekonomi, kesehatan, sangat mendesak, tapi pendidikan ini ada lag (ketinggalan) satu semester saja, dampaknya dahsyat sekali,\" tuturnya. Selain itu, Arif juga berharap pemerintah mempunyai skenario hingga akhir tahun mengantisipasi gelombang kedua virus corona (covid-19). Baik itu berbentuk stimulus dari dana abadi pendidikan, maupun insentif dalam bentuk lain. \"Agar bisa menyelamatkan pendidikan ini, dengan berbagai insentif termasuk menyiapkan skenario terjadi sampai Desember sehingga presiden minta BUMN mengkafer kuota gratis,\" pungkasnya. Ketua Komisi X (Pendidikan) DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga perguruan yang mengalami kesulitan biaya operasional akibat dampak covid-19. \"Lembaga Pendidikan swasta merupakan penyangga utama Pendidikan di tanah air mengingat timpangnya jumlah Lembaga Pendidikan milik pemerintah dengan anak usia didik di Indonesia,\" kata Syaiful. Huda menuturkan, untuktingkat PAUD saja, TK milik pemerintah hanya berjumlah 3.363, sedangkan TK swasta mencapai 87.726. Kondisi yang sama juga tampa di jenjang Pendidikan tinggi di mana jumlah PTN hanya sekitar 370 lembaga, sedangkan PTS mencapai 4.043 lembaga. \"Jika mereka dibiarkan begitu saja mengalami kesulitan biaya operasional maka bisa dipastikan angka putus sekolah maupun drop out (DO) akan meningkat pesat dalam waktu dekat,\" terangnya. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad mengakui, sebanyak 56 persen sekolah swasta yang mengalami kesulitan finasial meminta dibantu dalam krisis Covid-19. \"Memang ini belum ada skema khusus untuk membantu. Kecuali kemarin yang kita melakukan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),\" pungkasnya. (der/fin)