SETELAH JIWASRAYA GILARAN ASABRI

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Skandal PT Asuransi Jiwasraya saja belum tuntas. Publik khususnya nasabah, kembali dihinggapi kecemasan terhadap rumor PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang terlilit masalah keuangan. Rumornya, efek kelalaian dalam pengelolaan investasi. Sayangnya, Sekretaris Perusahaan Djoko Rachmady enggan memberikan penjelasan soal isu tersebut. Meski demikian Djoko menegaskan, perseroan belum mempublikasikan laporan keuangan Asabri terbaru. ”Ke Pak Direktur mas (Direktur Investasi dan Keuangan Asabri Rony Hanityo Apriyanto, red),” singkatanya ketika dikonfirmasi, kemarin (10/1). Sementara Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga belum memberikan penjelasan menyangkut perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan. ”Belum saya pelajari. Nanti dicek dulu. Teman-teman juga nanti akan mendapat menjelasan,” terang Arya. Senada dengan Djoko Rachmady dan Arya Sinulingga, Fajar Indonesia Network (FIN) juga berupaya meminta penjelasan dari Direktur Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keungan (OJK) Ahmad Nasrullah. ”Begini ya semua ada rugulasi. Dan kami berkerja sebagai regulatornya. Termasuk Asabri, kesehatan keuangan dan tata kelolanya juga kita awasi. Memang benar, kami telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan (keuangan, red)” terang Nasrullah. Fakta-fakta keanehan memang mulai muncul saat melihat situs resmi Asabri. Dari pantauan yang ada laporan keuangan Asabri, hanya sampai tahun 2017. Belum terlihat laporan keuangan tahun 2018 dan kuartal III 2019 yang dipublikasi. Muncul kemungkinan, hal ini lantaran masalah teknis (selengkapnya lihat grafis). ”Asabri ini termasuk asuransi khusus tidak termasuk asuransi komersil seperti yang ada dalam UU Asuransi. Dalam regulatornya kami hanya mengingatkan,” timpal Nasrullah. Pernyataan Nasrullah cukup mendasar, ini merujuk dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Isu terkait kondisi keuangan Asabri juga dikomentari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.”Sudah, ya sudah. Sudah mendengar. Kalau benar ada isu korupsi di Asabri, ini juga tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Yang saya dengar di atas Rp10 triliun,\" terang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Ya, Mahfud baru sebatas mengetahui isu Asabri itu dari pemberitaan di media, namun sempat selintas dikomunikasikannya dengan pejabat berwenang yang mengarah bahwa dugaan itu benar. ”Itu (Informasi, red) saya dapat dari berita-berita yang anda-anda tulis. Saya dengar selintas dari pejabat yang berwenang kayaknya iya. Nah, kalau iya, jangan didiamkan,\" katanya. Jika memang ada dugaan korupsi, Mahfud mengatakan harus digiring ke proses hukum supaya kejelasan dan kebenaran persoalan itu terungkap. ”Kalau emang ada masalah hukum, ya, kita giring ke pengadilan. Tidak boleh korupsi. (Asabri) Untuk orang-orang kecil, prajurit, tentara yang bekerja mati-matian, meninggalkan tempat lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan,” katanya. Semasa menjabat menteri pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid, Mahfud ingat pernah juga terjadi korupsi di tubuh Asabri. \"Ingat dulu ya, waktu saya jadi menteri pertahanan, ada kasus korupsinya dan sudah diadili. Kok sekarang muncul lagi dalam jumlah yang sangat besar,\" katanya. Sebagaimana pemberitaan yang muncul, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019 dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun. Dikutip dari website resmi Asabri, badan usaha milik negara itu berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang diwakili Menteri BUMN selaku pemegang saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003. Sebelumnya, Kementerian BUMN sendiri belum bisa memandang Asabri secara holistik karena belum memegang audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”BPK keluarkan audit Jiwasraya. Kalau Asabri belum dapat audit BPK. Jangan nanti mikir-mikir apa. Saya belum siap bicara Asabri sebab saya belum tahu,” singkat Menteri BUMN Erick Thohir. (dim/fin/ful) //INFOGRAFIS// ISI LAPORAN ASABRI DALAM SITUS RESMINYA Laporan keuangan perusahaan 2017: •Jumlah kewajiban meningkat 20% menjadi Rp 43,61 triliun. •Pendapatan turun 10,86% menjadi Rp 4,51 triliun •Pengembalian investasi minus Rp 1,21 triliun atau turun dari tahun sebelumnya mencapai minus Rp1,96 triliun. 14 PORTOFOLIO SAHAM ASABRI DENGAN KEPEMILIKAN DI ATAS 5% 1. BBYB sebanyak 20,13% 2. FIRE sebanyak 23,60% 3. HRTA sebanyak 5,26% 4. ICON sebanyak 5,02% 5. IIKP sebanyak 11,58% 6. INAF sebanyak 13,92% 7. MYRX sebanyak 5,40% 8. NIKL sebanyak 10,31% 9. PCAR sebanyak 25,14% 10. POLA sebanyak 7,65% 11. POOL sebanyak 7,43% 12. PPRO sebanyak 5,33% 13. SDMU sebanyak 18,06% 14. SMRU sebanyak 6,61% Sumber: Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)