Sinyalkan Mudik Dilarangan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal akan menerbitkan larangan mudik Lebaran 2020. Ini terkait semakin masifnya penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap larangan mudik. Pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan selaku Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan. \"Berbagai pertimbangan pun dilakukan agar ekonomi di daerah tetap berjalan,\" katanya di Jakarta, Minggu (12/4). Di sisi lain, dia menyebut tidak menutup kemungkinan mudik akan benar-benar dilarang untuk tahun ini. Terlebih banyak daerah yang menyampaikan kepada pemerintah ingin memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB). \"Bisa saja kemudian pemerintah akan mengeluarkan semacam larangan mudik,\" katanya. Dikatakannya, pemerintah sejauh ini hanya memberikan imbauan agar warga tak melakukan mudik. \"Saya kira alasan untuk mengimbau sudah jelas, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang. Kalau kemudian nanti ada pelarangan itu yang mudik tinggal sedikit, lainnya tidak mudik, dan alasan tidak mudik karena paham betul bahayanya bagi diri sendiri dan keluarga,\" jelas dia. Menurutnya, sejauh ini masyarakat sudah sadar. Tanpa adanya larangan mudik masyarakat merespons dengan berbagai pertimbangan dengan kesehatan dan keselamatan. \"Artinya, sekarang ini persentase masyarakat semakin banyak yang sadar kalau mudik itu akan memberikan bahaya bagi saudara kita di daerah,\" tandas dia. Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyebut tidak tegasnya pemerintah terkait larangan mudik akibat kewenangan berada di dua kementerian, yakni Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menurutnya keduanya memiliki kepentingan berbeda, apalagi setelah Menko Luhut Binsar Panjaitan memegang dua kendali di atas kementerian tersebut \"Tapi ini kan kuasa Kemenhub jauh lebih kecil dibanding Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Sebenarnya yang ingin memaksakan mudik kemaritiman investasi yang saya kira ideologinya ekonomi bukan perlindungan kepada masyarakat,\" katanya. Tulus menyebut, dalam rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu, semua pihak sepakat pemerintah melarang mudik tahun ini. Namun tak diindakan, karena kondisi perekonomian daerah akan tersendat jika mudik dilarang. \"Beberapa waktu lalu saya di undang kementerian maritim, hampir semua meminta pemerintah tegas melarang mudik, karena risikonya sangat besar,\" kata dia. Tulus menambahkan pertimbangan pemerintah untuk tetap bersikukuh melaksanakan mudik tahun ini lantaran banyak nilai manfaatnya. Salah satunya membawa nilai ekonomi ke daerah. \"Kalau tidak mudik dikhawatirkan tidak ada lompatan ekonomi ke daerah,\" katanya.(gw/fin)