Stop Polemik Lockdown

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pro-kontra terkait kebijakan lockdown diminta segera diakhiri. Daripada berpolek terkait lockdown, masyarakat lebih baik diminta untuk disiplin menjalankan social distancing. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan polemik lockdown. Dia justru meminta agar masyarakat lebih disiplin dalam menjalankan social distancing. \"Hentikan segala polemik yang berhubungan dengan status, seperti halnya istilah lockdown. Yang kita butuhkan sekarang kedisiplinan tentang bagaimana kita bisa menjalankan social distancing,\" ujar Doni Monardo di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/3). Doni kembali menegaskan masyarakat harus mengikuti arahan dan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing, antara lain menjaga jarak, jangan saling berdekatan, dan dilarang berkumpul. \"Ini tolong dipatuhi! Tanpa kita mematuhi ini maka semakin banyak masyarakat yang akan tertular,\" tegasnya. Dia yakin, masyarakat seluruh Indonesia bisa bergotong royong, saling bahu membahu dan tolong menolong. \"Kita bisa selamat dan sehat, apabila kita bisa berdisiplin,\" ujarnya. Presiden RI Joko Widodo menyebut langkah social distancing atau menjaga jarak antara satu dengan yang lain menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam situasi wabah COVID-19. \"Yang paling penting social distancing, bagaimana kita menjaga jarak,\" ujar Presiden saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu. Presiden mengatakan, dengan kondisi tersebut maka sudah saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah serta beribadah di rumah. Presiden mengajak seluruh rakyat bekerja sama, saling tolong menolong, bersatu padu, bergotong-royong menangani COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir pun yakin Indonesia bisa bersatu melawan corona melalui persatuan dan gotong royong. \"Semua elemen masyarakat harus menjalankan peran masing-masing, mengingat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri,\" katanya. Terpisah, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana meminta pemerintah pusat atau gugus tugas COVID-19 dan pemerintah daerah proaktif menyampaikan informasi publik terkait virus COVID-19 secara benar, akurat dan tidak menyesatkan. \"Pemerintah pusat dan daerah wajib mengelola informasi terkait COVID-19 sebagai informasi serta merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum,\" katanya. Menurutnya, informasi serta merta itu harus mudah diakses, disusun dengan sederhana, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi serta merta itu wajib selalu diperbarui terkait cara mengurangi risiko virus COVID-19 di masyarakat, informasi potensi sebaran COVID-19, informasi terkait pertolongan awal bagi masyarakat yang terindikasi dan yang telah terinfeksi virus COVID-19 serta informasi tentang tindakan pemerintah pusat dan daerah dalam manajemen penanganan virus COVID-19. Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Dicky Pelupessy menyarankan pemerintah harus memastikan ketersediaan masker dan penyanitasi tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) di pasar dalam rangka mengurangi kecemasan masyarakat. \"Ada barang-barang yang kemudian orang merasa aman kalau ada barang-barang itu seperti masker dan penyanitasi tangan. Sebaiknya pasokannya diperbanyak, ditambah, dan diperluas,\" katanya. Bila perlu, kata Dicky, pemerintah bisa memastikan ketersediaan barang dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pasokan barang mendesak itu aman. Misalnya satu pabrik atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang biasanya bergerak di usaha lain sekarang memroduksi masker. \"Itu memberikan sinyal yang baik,\" katanya. \"Pemerintah harus serius untuk kemudian menyediakan barang-barang yang dibutuhkan mendesak agar membuat orang merasa aman,\" katanya.(gw/fin)