Tidak Ada Isolasi Mandiri, Posko Pecegahan Covid 19 Akan Ditata

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO- Pemkab akan melakukan penataan terhadap posko yang sudah didirikan di hampir seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo. Pasalnya banyak poksi yang didirikan justru bertentangan dengan prokol kesehatan dan menggangu arus distirbusi barang penting. “Semua posko akan kita tata, biar jelas, semua  harus dalam satu garis, termasuk prokol semua akan disatukan,” ungkap Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo. Menurutnya, sudah banyak keluhan terkait dengan keberadaan posko-posko yang ada di desa dan kelurahan serta, penutupan jalan-jalan  utamanya menuju desa dan keluar desa. Padahal pembentukan posko tersebut untuk memantau dan memeriksa orang dari luar, dari daerah terjangkit. “Posko di desa itu atau kelurahan di bawah kendali langsung tim gugus tugas di tingkat desa. Standarnya  sudah ada, bukan hanya peyemprotan apalagi blokir jalan,” katanya. Dijelaskan yang dibutuhkan pola kerja, yaitu melakukan sosialsasi, pemeriksaan terhadap warga yang datang dari luar. Dan melakukan upaya edukasi kepada warga. ”Jadi posko bukan tempat nongkrong atau tempat kerumuman baru di desa. Ini yang akhirnya bertolak belakang dengan tujuan posko itu sendiri,” tandasnya. Sementara itu, Kapolres Wonosobo AKBP Fannky A Sugiharto mengemukakan, partisipasi warga dalam kegiatan pencegahan covid 19 dalam bentuk posko  sudah cukup baik, namun perlu dilakukan penataan sehingga tidak bertentangan dengan kegiatan utamanya, pencegahan covid 19. Baca juga Warga Sidomulyo Siap Tampung Jenazah Corona, Jika Ditolak di Daerah Lain “Dalam waktu dekat kita akan lakukan penataan, jangan sampai keberadaan posko malah menganggu arus distribusi barang atau kebutuhan pokok ke desa,” katanya. Hal sama disampikan Ketua komisi A DPRD Wonosobo, Suwondo Yudistiro. Ditandaskan pembatasan kegiatan masyarakat dalam mencegah penyebaran virus corona memang berpotensi memunculkan kerawanan sosial di masyarakat , terutama  himbauan bagi warga Wonosobo untuk  tidak pulang ke kampung halamannnya masing-masing. “Peran posko ini melakukan pemantuan dan harus memiliki standar opersioanl yang jelas. Sebab diantara warga masyarakat muncul sikap saling curiga dan kekhawatiran terhadap warga yang baru pulang dari luar daerah lain,” katanya Terkait hal itu pihaknya menghimbau agar kepala desa, kepala kelurahan, kepala dusun atau perangkat desa agar terus melakukan pemantauan terhadap warganya. Melakukan edukasi dan juga sosialisasi. “Penutupan gang dan jalan ini menjadi fenomena yang latah. Itu harus ada penataan, dampaknya bisa luas, justru yang paling penting ya pemeriksaan orang dari luar, bukan menutup akses,” pungkasnya. (gus)