Tiga Gubernur Kompak Mangkir dalam Rapat dengan DPR Bahas Penanganan Banjir

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kompak mangkir dari undangan rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, Rabu (26/2). Padahal, agenda yang dibahas begitu urgen yakni penanganan banjir. Ketidakhadiran tiga gubernur ini pun, menuai kritik dari mayoritas anggota DPR yang telah menunggu sejak pagi. Yang menarik, ketiga gubernur itu pun, dibanding-bandingkan dengan sikap Presiden Joko Widodo saat dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta. ”Kita ngundang para gubernur, karena punya itikat baik untuk menyelesaikan problem banjir. Bagaimana semua sinergi. Kenapa dipanggil, karena koordinasi sejak dulu pun sudah pernah dilakukan. Pak Presiden Jokowi saat jadi Gubernur DKI saja datang, karena merasa ini penting,” tegas Ketua Komisi V Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ditambahkannya, RDP yang hadir perwakilan dari Pemprov tentu tidak relevan, karena bukan pengambil keputusan. ”Soal banjir ini kan sudah kemana-mana dampaknya. Sampai ditarik-tarik ke ranah politik. Sudahlah, selesaikan. Rakyat sudah lelah, mereka butuh langkah kongkrit agar kendali banjir bisa satu arah. Kalau begini repot juga,” timpalnya Ya, DDP Komisi V DPR rencananya mengupas tentang banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akhirnya ditunda karena ketidakhadiran tiga gubernur tersebut. ”Sekali lagi tolong sampaikan kepada gubernur masing-masing, rapat kita tunda dan akan dijadwalkan kembali untuk menunggu para gubernur datang,” beber Lasarus. Keputusan menunda rapat tersebut diambil setelah sejumlah anggota Komisi V menyampaikan pendapat. Beberapa anggota Komisi V memang mengusulkan agar rapat ditunda. Rapat akhirnya hanya mendengarkan paparan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait dengan pembangunan infrastruktur terhadap sejumlah sungai yang menyebabkan banjir di Jabodetabek. ”Ya kalau dengan Pak Menteri PU PR kita sudah biasa rapat karena memang mitra kita. Sudah bolak-balik. Ada upaya komitmen yang dibangun. Untuk mengundang gubernur, Komisi V harus menyurati pimpinan DPR dan mendapat persetujuan dari Komisi II. Ini sudah bisa mengundang kok malah gubernur tidak ada yang datang,” kata Lasarus. Dalam rapat tersebut, Lasarus memuji langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencegah banjir. ”Kita tidak tahu normalisasi atau naturalisasi sungai. Yang kita tahu Pak Menteri PU PR ini sudah melakukan kerjanisasi, tetapi terhambat karena ada kewenangan daerah yang tidak dikerjakan,” tuturnya. Rapat untuk membahas penanganan banjir di Jabodetabek itu memang mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin. Namun, mereka hanya mengirimkan perwakilan yang Komisi V tidak bisa mengambil keputusan. Rapat tersebut juga mengundang Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bagus Puruhito. Usai RDP, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR selalu siap melakukan tugasnya, baik dalam ranah kordinasi maupun tugas-tugas dan tanggungjawabnya. ”Banjir ya persoalan kita. Persoalan pemerintah pusat dan daerah. Ketiaka ada pembagian wilayah, artinya ada ranah daerah pada tugas itu. Saya juga ga suka kalau penanggulangan banjir menjadi tanggungjawab satu pihak. Sinergi akan lebih baik,” terangnya. Terkait kondisi DKI yang dalam kurun waktu sepekan kerap dilanda banjir, Basuki menegaskan, tidak hanya DKI, Bekasi, Tangerang juga menjadi daerah yang terdampak. Untuk Bekasi misalnya membutuhkan sekitar Rp4,4 triliun untuk mengatasi banjir dari hulu ke hilir. ”Hitungan pertama konsultan itu Rp4,4 triliun untuk memperbaiki Kali Bekasi dari hulu sampai hilir termasuk membangun bendungan Narogong,” jelasnya. Di Bekasi ketinggian air bervariasi mulai dari 20 sentimeter hingga dua meter. ”Nah seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ada Sungai Cileungsi dan Cikeas dan di hulunya menjadi Kali Bekasi, lalu Bendung Bekasi dan baru kita tangani ruas per ruas, tapi kita sudah miliki desainnya secara keseluruhan. Sekarang kami sedang value engineering yang dikerjakan konsultan, kami review apa sudah benar termasuk cost-nya,” paparnya. Basuki mengakui ada sejumlah perumahan yang memang cekung sehingga akan selalu didatangi banjir. ”Lalu ada lagi di atasnya lagi di Perumahan Nusa Indah yang daerah cekungan tapi harus direlokasi karena itu memang daerah galian C tapi dibuat jadi perumahan. Ini menurut Bu Bupati Bogor sekarang,” ungkapnya. Basuki pun mendukung bila ada relokasi untuk masyarakat yang menempati perumahan tersebut. ”Saya minta bupati dialog dengan masyarakatnya, kalau mau direlokasi kita bikinkan rusun, apartemen supaya mereka pindah supaya bisa dipakai pengendalian banjir,” jelasnya. Proyek senilai Rp4,4 triliun tersebut termasuk membangun bendungan Narogong itu. ”Semua Rp4,4 triliun sedang kita review termasuk cost-nya tapi tahun ini akan dikerjakan menyeluruh, sekarang sudah ada 6 kilometer yang siap dikerjakan, dari Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi bekerjasama untuk itu, mudah-mudahan 2-3 tahun selesai,” kata Basuki. Di Bekasi, kecamatan yang terdampak banjir, yakni Bekasi Timur, Rawalumbu, Medan Satria, Bantargebang, Bekasi Barat, Pondok Gede dan Jatiasih. Lokasi yang terdampak mulai dari jalan raya hingga perumahan. Masih disinggung soal penanganan banjir di Jakarta, Basuki menegaskan DKI merupakan Ibu Kota Negara. \"Kalau soal ibu kota negara semua bertanggung jawab termasuk saya, jangan dibeda-bedakan kewenangan karena ini ibu kota negara, yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan. Pompa mana saja datang duluan karena ini ibu kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika saja tapi kondisi darurat banjir kita bersama,\" kata Basuki. ”Saya sudah persiapkan juga pompa-pompa mobile lebih banyak. Saya minta juga Pak Erick Menteri BUMN agar BUMN Karya membeli pompa-pompa \\\'mobile\\\' lalu jadi aset mereka tapi saat begini akan jadi aset bersama,\" ungkap Basuki. Basuki pun mengakui sebelumnya pemerintah pusat sudah memberikan sejumlah pompa kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ”Pompa-pompa yang sebelum ini terkait jalan nasional kita serahkan semua, pada saat Gubernur Anies ini kita serahkan agar beliau bisa di\\\'manage\\\' di satu tangan. Pompa dari APBN ada 104 sistem pompa, Pluit, Ancol, Melati, Karet, semua APBN kita serahkan supaya dikelola mereka, kita mau bangun lagi di Kali Item gak masalah,\" kata Basuki. Terulangnya banjir di Jakarta kali ini, menurut Basuki, adalah karena sistem drainase. ”Kalau menurut saya banjir Jakarta sekarang ini yang tadi pagi kondisi sungainya yang status Siaga 2 di Manggarai dan Karet yang lainnya masih empat dan tiga. Kesimpulannya kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya,” ungkap Basuki. Untuk mengurangi besaran air yang masuk ke drainase Jakarta, Basuki mengaku sudah menyiapkan skenario di Kali Sentiong. ”Kami membuat pompa di hilir pompa Ancol di Mali Sentiong karena sekarang open makanya kalau pasang Kali Item banjir, sekarang sudah tender dan mau dibikin pintu kalau air laut pasang tidak bisa lagi masuk. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai karena pompanya besar sekali, tapi saya lupa kapasitanya sekitar Rp400-500 miliar biaya konstruksinya,\" ungkap Basuki. Sedangkan mengenai banjir di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Basuki mengaku sudah melakukan review sistem drainase termasuk dengan memperbesar embung Kemayoran. ”Tapi saya kira yang perlu kita sentuh sekarang drainase minimal harus dibersihkan semua,\" tegas Basuki. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas SDA DKI Jakarta di Pos Pantau Manggarai, ketinggian air di Pintu Air Karet masih setinggi 690 sentimeter dengan status Siaga 1. Sedangkan untuk kondisi Pintu Air Manggarai hingga saat ini Pos Pantau Manggarai mencatat ketinggian air masih 915 sentimeter atau berstatus Siaga 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga pukul 12.00 WIB mencatat ada 40 titik evakuasi yang dibangun di fasilitas-fasilitas umum di Provinsi DKI Jakarta dengan total pengungsi sebanyak 973 KK, 3.565 jiwa yang berada di 40 lokasi pengungsian itu. Hingga saat ini, BPBD DKI mengatakan banjir yang kembali melanda Jakarta berasal dari curah hujan yang tinggi hingga ekstrem dengan ukuran sebesar 278 mm/ hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkali-kali menyebutkan hingga saat ini seluruh jajarannya yang berada di Pemprov DKI Jakarta fokus menangani masalah banjir yang menyebabkan warga harus dievakuasi. (khf/dim/fin/ful) .Ketua Komisi V Lazarus yang memimpin rapat mengatakan, tujuan rapat tersebut karena adanya indikasi kurangnya koorsinasi antara kepala daerah dengan pusat soal penanganan banjir. \"Kami dari Komisi V memandang perlu untuk mengundang Menteri serta seluruh Pimpinan Provinsi yang berdekatan dengan DKI Jakarta terkait bagaimana koordinasi menangani banjir,\" ujar Lazarus di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2). Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati menyayangkan ketiga gubernur yang turut diundang tak nampak batang hidungnya. “Pimpinan, sebenanya yang kita undang ini gubernur dari masing-masing provinsi. Ini adalah rapat yang sangat penting, ini bukan hanya untuk kita yang ada di sin. Tetapi ini untuk seluruh masyarakat mulai Jabar sampai DKI. Khususnya yang di DKI,\" katanya. Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw. Ia mengkritik ketidakhadiran tiga gubernur tersebut. “Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat,\" ujarnya. Menurut dia, banjir yang melanda Jabodetabek merupakan peristiwa yang sangat memalukan. Ia pun meminta agar kepala daerah tidak merasa pintar dan jago dalam menangani masalah banjir. \"Rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kota berkernan hadir, kenapa yang lainnya tidak. Untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini. Saya kira perlu dievaluasi,\" ujarnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang hadir saat rapat membantah ada permasalahan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan banjir di Ibu Kota. Meski Anies tak hadir dalam rapat penanganan banjir di Komisi V DPR RI, keduanya tetap berhubungan baik. Menurut Basuki, tak ada perdebatan dalam penanganan banjir di Jakarta. \"Makanya kalau dibilang ada perdebatan sengit, nggak ada itu. Kalau saya sampai berdebat malu,\" ujar Basuki. Meski Anies tak hadir dalam rapat, Basuki memastikan pihaknya akan tetap bekerja untuk menanggulangi banjir di Jakarta. \"Saya kerja terus,\" imbuhnya. Bahkan, ia ingin masyarakat memahami, dalam penanganan banjir di Jakarta ini bukan hanya tanggung jawab Anies. Melainkan juga tanggung jawab pemerintah pusat. Pasalnya, DKI Jakarta masih menyandang status Ibu Kota Negara. \"Sekarang yang saya sampaikan, tidak hanya karena wilayah Ciliwung-Cisadane. Tetapi ini Jakarta ibu kota negara. Jadi jangan dipecah-pecah kewenangan. Kewenangan itu kekuasaan saja, nggak suka saya. Tapi tanggung jawab. Jadi termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta,\" tegasnya. Basuki memaparkan sejumlah penanganan. Fokusnya penangan wilayah sungai. Wilayah sungai tersebut adalah Cisadane, Ciliwung, dan Citarum. Wilayah Bekasi, sedang ditangani oleh balai besar di Jakarta. Dia mengatakan penanganan juga dilakukan dengan terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah. Termasuk, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk penanganan Sungai Ciliwung, kata dia, kementerian sudah membuat masterplan. Dalam rencana itu, normalisasi atau pembangunan tanggul sudah dikerjakan sepanjang 16 km dari 33 km yang direncanakan. Sedangkan untuk Kali Cisadane tanggul yang dikerjakan sebanyak 14,8 km dari yang direncanakan 72 km. Dia menuturkan titik banjir di Jabodetabek pada 25 Februari 2020 sebanyak 76 titik. Titik terbanyak berada di Kota Bekasi dan Jakarta Selatan, masing-masing 19 dan 17 titik. Banjir di hari itu, 65 persen dipengaruhi drainase dan 35 persen dipengaruhi sungai. Sedangkan pada 23 Februari banjir dipengaruhi drainase 86,6 persen dan sungai 13,4 persen. (khf/fin/rh)