Untuk Pengadaan APD, KPU Purworejo Kekurangan Anggaran Rp9,8 Miliar

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO - Ancaman pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 mendatang. Pasalnya, seluruh tahapan harus memenuhi standar protokol Covid-19 yang artinya KPU membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD) untuk memenuhinya. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp9,8 miliar. Komisiner KPU Kabupaten Purworejo Divisi SDM Akmaliyah, mengungkapkan anggaran tambahan tersebut akan difokuskan untuk pengadaan alat pelindung diri dalam pelaksanaan pemungutan suara. Rencana coblosan digelar 9 Desember nanti. “Angka tepatnya, Rp9.874.534.300,” katanya, kemarin. Dijelaskan, semula anggaran yang sudah dipersiapkan sebanyak Rp47,5 miliar untuk penyelenggaraan pilbup seperti jadwal semula yakni pada 23 September. Namun, adanya pandemi virus korona (Covid-19) membuat KPU harus tetap melaksanakan tata pelaksanaan pilbup sesuai protokol kesehatan yang berlaku. “Total anggaran yang kita minta ditambah itu untuk pengadaan peralatan APD (alat pelindung diri) dan atau pemenuhan kebutuhan sesuai protokol kesehatan,” imbuh Akmaliyah. Mengenai tambahan anggaran itu, KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo. Namun, kondisi keuangan pemerintah daerah (pemda) tidak memungkinkan untuk melakukan penambahan anggaran. “Karena pemda tidak bisa menambah anggaran, maka KPU Purworejo mengajukan penambahan itu ke pusat,” tambah Akmaliyah. Disinggung mengenai optimalisasi dan efisiensi anggaran yang sudah dialokasikan sebelumnya, Akmaliyah mengaku KPU sudah melakukannya. Anggaran hasil optimalisasi dan efisiensi itu sudah dialokasikan untuk penambahan tempat pemungutan suara (TPS). Rencana semula jumlah TPS untuk pelaksanaan Pilbup Purworejo 2020 ada 1.750 TPS. Setelah disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19, jumlahnya bertambah sebanyak 659 TPS. Berbeda dengan KPU Purworejo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purworejo tidak mengajukan penambahan anggaran. Mereka memilih memaksimalkan anggaran yang sudah ada. “Kita tidak mengajukan (lagi) ke APBD. Optimalisasi anggaran yang ada,” kata Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq.(luk)