Waspadai Mafia Pangan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Pemerintah memastikan akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Impor dilakukan agar ketersediaan pangan saat memasuki Ramadan dan Lebaran tetap terjaga dan menghindari lonjakan harga. Alokasi impor beras terbagi menjadi dua, yakni masing-masing 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog. Mengenai impor beras, Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Irwan Nurdin meminta pemerintah mewaspadai adanya mafia pangan. Pasalnya, dia mencurigai bahwa kebijakan perberasan Tanah Air telah dikontrol mafia pangan. \"Saya curiga kebijakan perberasan kita telah dikontrol oleh mafia pangan. Sebab seluruh energi dan kerja keras pemerintah menggenjot produksi bahkan inovasi pertanian lainnya seolah hilang ketika setiap tahun jutaan ton beras harus diimpor. Sama ketika kebijakan membangun waduk, cetak sawah, kartu tani belum dirilis,\" ujar Iwan dalam keterangannya, kemarin (7/3). Apalagi, lanjut Iwan, saat ini petani sedang memasuki panen raya. Tentu saja impor pangan akan merugikan petani karena harga jual hasil panen di tingkat petani menjadi anjlok. Sebaliknya, kondisi ini akan menguntungkan importir pangan. \"Alasan importasi beras 1 juta ton kembali mengulang kecurigaan bahwa data-data hasil panen, stok beras di gudang bulog, dan laporan produksi gabah kita tidak pernah akurat dan selalu menguntungkan importir pangan,\" kata dia. Di sisi lain, kata dia, pemerintah tengah menggenjot produksi pangan dengan beragam cara. Di antaranya pembangunan waduk, cetak sawah hingga membangun lumbung pangan atau Food Estate. Nah, hal ini akan membuat publik bertanya-tanya hasil dari pembangunan tersebut, apalagi pemerintah menggelontorkan dana yang tidak sedikit. \"Sebaiknya presiden memanggil para menteri untuk mengevaluasi kebijakan ini. Apalagi timingnya sedang panen raya,\" tuturnya. Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas berpendapat, keran impor beras yang dibuka pemerintah tidak masuk akal. Ini karena beras tersebut hanya bertahan selama enam bulan. \"Impor 1 juta ton- 1,5 juta ton terus mau dikemanakan kemana kalau sudah diimpor, mau dibuang lagi? Karena umur beras sudah enam bulan tidak layak konsumsi,\" ujarnya. Selain itu, beras impor akan menekan harga beras semakin jatuh di pasaran. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk membatalkan keputusan impor tersebut. Keputusan impor sebaiknya setelah melihat data produksi pada Agustus mendatang. \"Meski beras belum masuk, tapi akan menekan harga (beras di pasaran). Seharusnya temen-temen di pemerintah pahamlah,\\\'\\\' ucapnya. Sebagaimana diketahui, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan impor beras dilakukan untuk menambah cadangan dan mencegah terjadi kondisi terburuk. \"Beras hasilnya tahun ini akan baik, tapi biar bagaimana pun pemerintah mesti punya cadangan atau yang disebut iron stock,\" ujarnya. Pun demikian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menerangkan, jalan impor tersebut untuk menjaga pasokan beras tetap aman hingga akhir tahun. \"Sudah diperhitungkan kebutuhan per bulan kita 2,7 juta ton. Ini untuk menjaga stok yang dipersiapkan sampai dengan akhir tahun beras aman,\\\'\\\' katanya. Adapun alokasi yang diberikan ini bersifat jangka panjang atau hingga akhir tahun 2021. Realisasi impor akan diserahkan kepada Bulog dan Kementerian Perdagangan sesuai dengan stok beras yang dimiliki dan kebutuhan. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari-April 2021 potensi produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton, meningkat 26,84 persen dibandingkan produksi beras di Januari-April 2020 yang sekitar 11,46 juta ton. (din/fin)