WONOSOBO- Transfer pusat selama tiga tahun terakhir grafiknya semakin turun, ditambah dengan adanya ketentuan-ketentuan pusat yang langsung memotong (Dana Alokasi Umum) DAU. Hal tersebut berdampak serius terhadap kondisi keuangan daerah.
Demikian disampaikan Kepala BPPKAD Wonosobo M Kristijadi usai penandatanganan MOU Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 1 Tahun 2022 bersama KPP Pratama Temanggung dan KPPN Banjarnegara di kantor aula BPPKAD kemarin.
"Jadi tiga tahun terakhir ini justru cenderung malah menurun bapak, mohon maaf, Transfer Pusat cenderung semakin menurun, DAU kita dari tahun 2020, 2021, 2022 ini grafiknya semakin turun. Bahkan ditambah adanya ketentuan-ketentuan pusat yang langsung memotong DAU, misal operasional vaksinasi yang dilakukan TNI POLRI itu dibebankan kepada DAU Daerah," ungkapnya.
Menurutnya, selain DAU yang terus menurun, PAD Kabupaten Wonosobo juga masih sangat rendah, hanya sekitar 13 % dari APBD, sehingga sangat bergantung dengan Transfer Pusat. Karenanya, kerja sama dengan KPP pratama Temanggung dan juga KPPN Banjarnegara sangat penting bagi Pemkab Wonosobo.
"PAD Kabupaten Wonosobo hanya sekitar 13 % dari APBD, sehingga kami sangat bergantung dengan Transfer Pusat. Dan acara hari ini adalah salah satu syarat salur Dana Transfer Pusat yaitu Dana Bagi Hasil. Semakin besar angka yang kita setor dan kita laporkan tentunya semakin besar pula Dana Bagi Hasil Yang akan kita terima," tegasnya.
Dijelaskan dengan melandainya kasus Covid-19, yang membuat berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat mendekati normal ia berharap di tahun 2023 nanti DAU-nya kembali naik. Walaupun secara nasional mengalami kondisi pendapatan yang menurun.
"Harapan tahun depan bisa semakin naik, karena covid-19 sudah mulai turun, dan di tahun 2022 sudah hampir normal, walaupun belum normal 100 persen, yang mana kita masih di level 1. Tetapi secara umum masyarakat sudah tau, dan aktivitasnya juga sudah seperti biasa normal, sehingga harapan, di tahun 2023 DAU-nya bisa naik, walau memang kalau kita melihat pusat pun mengalami kondisi yang tidak jauh beda, artinya pendapatan nasional juga menurun,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan penandatanganan MoU Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester 1 Tahun 2022 bersama KPP Pratama Temanggung dan KPPN Banjarnegara. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Wonosobo M.Kristijadi, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung Hidayat Siregar, serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara Sudarmaji.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah PMK Nomor 139/PMK.07/2019. Dituangkan dalam berita acara yang menerangkan tentang pelaksanaan rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat ke RKUN yang tetah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara berdasarkan transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan dan/atau Pembayaran Langsung atas beban APBD sesuai Peraturan perundang-undangan.
“KPP Pratama Temanggung dan KPPN Banjarnegara karena sudah banyak membantu Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan psical kami yang sangat terbatas,” ungkap Kepala BPPKAD M. Kristijadi.
Sementara itu, Kepala Kantor KPP Pratama Temanggung Hidayat Siregar mengatakan, dua tahun belakangan kekuatan physical nasional memang baru diuji akibat pandemi covid-19. Sehingga ekonomi, kesehatan dan sosial perlu dipulihkan, salah satunya dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mana hal itu memakan biaya yang tinggi sehingga berimbas terhadap daerah. Namun dengan melandainya pandemi saat ini semua daerah mulai menggeliat dengan Otonomi Daerah-nya, dan mulai unjuk gigi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Yang mana daerah merupakan ujung tombak pemulihan ekonomi Nasional.
"PEN ini luarbiasa, dananya ratusan triliun sehingga imbasnya adalah ke daerah. Namun, dari hal itu kita lihat segi positifnya, yaitu saatnya daerah dengan otonomi daerahnya mulai unjuk gigi dengan bagaimana meningkatkan PAD-nya, karena daerah adalah ujung tombak Pemulihan Ekonomi Nasional,” katanya.
Kepala Kantor KPPN Banjarnegara Sudarmaji mengungkapkan Pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonosobo dinilai lebih baik. Dalam arti tidak ada selisih. "Seperti yang disampaikan tadi dari antara Pemkab Wonosobo, KPP Pratama Temanggung dan KPPN Banjarnegara telah dinyatakan clear tanpa selisih, kami menilai Pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonosobo memang lebih baik,” katanya. (gus)