WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serapan anggaran belanja daerah per-30 September 2022 sebesar 52,05 %. Terdiri dari Belanja Operasi sebesar 56,75 %, Belanja Modal 27,75 %, Belanja Transfer 57,26%,. Terkait hal tersebut Bupati meminta ada akselerasi, OPD harus kerja keras, cerdas dan membangun kerjasama untuk peningkatan capaian cukup tinggi.
“Saya harap ada percepatan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sehingga serapan anggaran dan cerminan kinerja perangkat daerah dapat menunjukkan progress yang positif,” ungkap Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat kemarin dalam rakor POBL.
Menurutnya, harus disadari bahwa anggaran baik yang berasal dari APBD, DAK, DID, Bankeu Provinsi, Pemerintah Pusat, wajib direalisasikan secara optimal, sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat segera terwujud secara riil, serta dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Jangan lupa kita telah melewati Triwulan Ketiga. Target serapan anggaran per-bulan September 2022 sebesar 85,09 %. Sedangkan realisasi anggaran baru 52,05 % berarti ada deviasi sebesar 33,04%. Hal ini perlu menjadikan evaluasi bagi kita semua dalam melaksanakan kegiatan,” tandasnya.
Afif juga meminta seluruh perangkat daerah pengampu kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembangunan yang membutuhkan waktu pelaksanaan cukup lama, seperti jembatan, dan bangunan gedung untuk memberikan perhatian khusus, seperti memastikan pelaksanaan kegiatan sudah masuk lelang atau proses pengadaan barang/jasa.
Kedua, pantau pelaksanaan kegiatan dengan seksama secara berkala dan dokumentasi perkembangan pelaksanaan dengan baik sejak kondisi awal hingga selesainya pekerjaan.
"Seluruh OPD untuk kerja cerdas, kerja keras dan membangun kerjasama, memberikan solusi terhadap masalah yg dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan tupoksi masing masing, mewujudkan solusi bagi masyarakat dan koordinasi, sinergitas dan kolaborasi dalam semua aspek kebijakan,” ucapnya.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa tidak lama lagi akan masuk APBD 2023, maka jadikan motivasi apa yang telah disarankan oleh KPK dan BPK serta Bappenas terkait jambanisasi dalam mewujudkan ODF 2024, serta berbagai lembaga yg telah mendampingi Pemkab, sehingga kedepan lebih disiplin, fokus dan gotong royong. (gus)