WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.DISWAY.ID - Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wonosobo belum terkelola secara optimal.
DPRD layangkan beberapa masukan kepada pemerintah daerah setempat.
Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Eko Prasetyo HW mengatakan besaran PAD saat ini dinilai tidak mencapai angka yang semestinya.
"PAD kita masih berkisar Rp 230 miliar. Seharusnya lebih dari itu, sekitar Rp 500 miliar. Banyak faktornya, terkait jumlah pajak yang disetorkan hotel ada yang bocor meski tidak banyak berpengaruh. Nah ini bagian dari tidak maksimalnya pengelolaan PAD," ucap Ketua DPRD, Eko Prasetyo HW, saat ditemui di ruangannya, Kamis, 15 Juni 2023.
BACA JUGA:Tilep Bansos hingga Ratusan Juta, Kades Ngadikerso Wonosobo Ditahan Kejaksaan
Menurutnya, penurunan angka tersebut berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu kondisi anggaran global pasca Covid 19 dan PMK yang dinilai membingungkan.
"Pasca Covid 19 hingga kini postur anggarannya berat dan mepet dari APBN. Apalagi ditambah dengan adanya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 212 dan 211, nah membingungkan," terangnya.
Tidak hanya PAD, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hingga kini terpantau kritis. Sejauh ini tersisa Rp 1,5 miliar.
"SiLPA ada sekitar Rp 138 miliar, itu pun sudah terpangkas untuk hal-hal lain seperti dana BOSP dan lain-lain. Sisanya total SiLPA murni hanya sekitar Rp 1,5 miliar, jadi itu sudah tipis," imbuhnya.
Menyikapi itu, DPRD Kabupaten Wonosobo layangkan 2 masukan kepada pemerintah daerah setempat.
Setidaknya, minimal pengelolaan PAD dapat dilakukan secara serius.
BACA JUGA:Menjaga Kebersihan Lingkungan Menjadi Tanggung Jawab Bersama
"Solusinya sementara, agar eksekutif dapat terima saran dari DPRD. Pertama, optimalkan PAD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena kembali ke masyarakat. Kedua, naikkan PBB (Pajak Bumi dan Masyarakat) tapi tidak sampai mencekik masyarakat. Pemerintah harus kencangkan sabuk, termasuk DPRD," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Eko Prasetyo HW hadir dalam rapat paripurna terkait penyampaian laporan hasil kerja badan anggaran DPRD dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten tahun 2022. (mg7)