WONOSOBO, MAGELANGESKPRES.DISWAY.ID - Sebanyak 17 pelayanan umum dibahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) oleh jajaran Sekretaris Daerah (Sekda). Seluruh jenis pelayanan diminta agar digodok ulang.
"Kita punya 17 jenis layanan. Nah dengan melihat perkembangan yang terjadi, seluruh layanan itu musti disesuaikan," kata Asisten Administrasi Pemerintahan, Supriyadi saat ditemui seusai FKP di Ruang Mangunkusumo, Rabu (21/6/2023).
Diuraikan, 17 jenis layanan tersebut terbagi ke dalam tiga instansi. Yaitu, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim), Bagian Organisasi dan Bagian Umum di Asisten Administrasi Umum Sekda.
"Ketiga-tiganya kami minta pertanggungjawaban terkait persediaan pelayanan yang dilakukan selama ini," ucapnya.
BACA JUGA:Tekan Angka Kekerasan Anak, Andalkan Forkos
Salah satu dari ke-17 layanannya, Supriyadi menyebut terkait penggunaan Gedung Sasana Adipura Kencana Kabupaten Wonosobo yang menyangkut perizinan dan tentunya jasa sewa, pelayanannya harus ditata ulang.
"Kebijakan yang mengatur tentang penggunaan fasilitas pemerintah contohnya, itu harus disesuaikan dengan kondisi hari ini. Misalnya Adipura yang sering digunakan masyarakat, mekanisme perizinan seperti apa dan tarifnya bagaimana. Sehingga masyarakat tidak mengeluh," jelas Supriyadi.
"Termasuk syarat dan ketentuan penggunaan yang musti dipenuhi masyarakat sebelum menggunakan fasilitas pemerintah," lanjutnya.
Ia menyebut apabila terjadi perubahan pelayanan ketiga bagiannya, setidaknya informasi dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat.
BACA JUGA:Distribusikan Ribuan Ternak, Pemkab Wonosobo Jamin Sudah SKKH
"Misal tadi ada yang tanya kenapa gedungnya bisa digunakan baru sebulan kemudian setelah ajukan perizinan, nah ini harus ditindaklanjuti," tuturnya.
Ditandaskan, melalui FKP dirinya mengaku telah mengantongi beberapa kritik dan saran dari masyarakat. Harapannya, dapat mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik ke depannya. (mg7)