PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat telah menopang berbagai kebutuhan sekolah di Kabupaten Purworejo.
Kendati demikian, masih ada sekolah di Purworejo mengalami kekurangan anggaran.
Kondisi tersebut menuntut BOS daerah atau bantuan anggaran dari kabupaten/kota untuk sekolah perlu terus didorong, khususnya di Kabupaten Purworejo.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Purworejo, Kelik Susilo Ardani, saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di SMAN 7 Purworejo, baru-baru ini.
BACA JUGA:Libur Nataru, Daop 5 Siapkan 270 Perjalanan KA Reguler
Menurutnya, dari sisi penganggaran untuk sekolah sebenarnya DPRD sudah melakukan upaya yang maksimal.
Namun, terkadang masih ditemui adanya isu penarikan sumbangan wali murid yang tak jarang menimbulkan polemik.
Maka dari itu, Pemerintah Daerah sebenarnya perlu hadir melalui kebijakan BOS Daerah untuk ikut membantu keuangan sekolah.
"Sebetulnya kalau dari sisi regulasi kita sudah memaksimalkan ya, maksimal dalam arti secara penganggaran, itu sudah kita maksimalkan sesuai regulasi, hanya mungkin ada beberapa hal yang kadang kita masih ditemui contohnya, ada peran serta masyarakat tentang bagaimana memenuhi sebuah kebutuhan sekolah, tetapi suatu saat ini daerah harus hadir di situ, hadirnya bagaimana ya mungkin kita bisa mengkolaborasikan ya, di mana disitu ada regulasi sekian persen dari pemerintah pusat kemudian kita juga dorong yang dari kabupaten, itu mungkin untuk menyelaraskan," katanya.
BACA JUGA:Progres Proyek Mini Zoo Baru 68 Persen, Wabup Purworejo: Selesaikan Tepat Waktu, Tepat Mutu
Maka dari itu, lanjutnya, DPRD Purworejo terus mendorong terkait kebijakan BOS Daerah tersebut agar dapat diberlakukan di Purworejo.
"Iya harus kita push terus, itu kalau apa namanya masalah penganggaran tidak hanya kewajiban kita saja, tapi sebetulnya peran masyarakat dalam regulasi itu ada, hanya mungkin caranya yang bagaimana ini yang mungkin sampai sekarang itu masih menjadi sebuah polemik, ada yang iuran dan lain sebagainya yang ditarik masyarakat yang kebetulan mungkin ada yang merasa belum mampu atau kurang harus, nah itu yang harus kita pikirkan," jelasnya.
Kenxati demikian, saat ini Kabupaten Purworejo memiliki sejumlah skala prioritas. Maka dari itu, pemberlakuan kebijakan BOS Daerah ini juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
BACA JUGA:Tak Kapok Masuk Sel 12 Kali, Copet Asal Wonosobo Dikurung Lagi
"Otomatis lah karena kita kan regulasi juga, tetapi kebutuhan seperti itu ya kita sesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, tidak bisa kita serta merta melakukan, yang lain juga menjadi suatu bagian skala prioritas, disitu yang harus kita maksimalkan," tandasnya. (top)