-- "Kami mengadvokasi agar kelembagaan penyuluhan kembali berada di bawah pemerintah pusat untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi," tambah Bustanul. Sementara itu, Pakar Penyuluhan dari Universitas Andalas Hery Bachrizal Tanjung menyoroti bahwa penyuluh pertanian memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan kebijakan nasional dengan kondisi riil di lapangan. "Penyuluh pertanian harus mampu beradaptasi dengan baik dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam membina dan mengembangkan kapasitas petani," paparnya. Belum lagi, Hery menegaskan perlunya integrasi yang lebih baik antara kebijakan pusat dan daerah dalam mengelola penyuluhan pertanian. "Pengelolaan penyuluhan harus tetap berpusat pada kebijakan nasional dengan pengembangan dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah," tambah Hery. Sementara itu, pakar penyuluhan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Dwiningtyas Padmaningrum menekankan pentingnya integrasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas petani dalam mendukung program penyuluhan pertanian. "Peran penyuluh pertanian tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kapasitas petani untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan efisiensi usaha mereka," tambahnya. Dwiningtyas juga mengulas tentang peran penting Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mendukung implementasi kebijakan pertanian di tingkat kecamatan. Ia berharap BPP dapat diperkuat sebagai pusat pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan terpadu di setiap wilayah. "Saat ini, tantangan terbesar adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai di BPP. Perlu ada perhatian serius dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas BPP sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di daerah," tegas Dwiningtyas.
Kategori :