WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES.COM - Pemerintah Kabupaten Wonosobo terpilih sebagai salah satu Pilot Project dari dua kabupaten untuk Penilaian Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan pemerintah daerah pada tahun 2025.
Penetapan ini dilakukan oleh Komnas HAM sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan prinsip-prinsip HAM di seluruh daerah di Indonesia, serta meningkatnya kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan (compliance) hak asasi manusia bagi pemangku kewajiban oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah.
Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Penilaian HAM Anis Hidayah menjelaskan, penilaian HAM merupakan program Prioritas Nasional Tahun 2024 dan 2025 mendatang yang disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas.
BACA JUGA:Buka Jalur Tlogo -Jengkol, Pemkab Wonosobo Gelontorkan Dana Rp7,6 Miliar
BACA JUGA:Seorang Ibu di Wonosobo Meninggal Dunia Tertimpa Tiang Listrik
Pedoman Penilaian HAM digunakan sebagai acuan untuk menilai kepatuhan dari kerja-kerja aparatur pemerintah pusat dan daerah di Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Hasil keluaran dari program Komnas HAM 2023-2024 ini adalah tersusunnya Pedoman Penilaian HAM terhadap Kementerian dan Lembaga Negara.
“Banyaknya perda-perda yang mendukung terciptanya kabupaten ramah HAM dan berbagai NGO yang memang bergerak dalam bidang HAM. Ingin melakukan dialog secara terbuka, dan ingin mendapatkan masukan untuk mendukung inisaidasi kami untuk penilaian HAM. Berdasarkan konsultasi publik akan memutuskan isu dan indikator dalam penilaian HAM nantinya,” jelasnya.
BACA JUGA:315 Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Wonosobo Terima Sertifikat
Lebih lanjut, pihaknya akan meminta masukan melalui konsultasi publik dan FGD.
Melalui audiensi, memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang program Penilaian HAM kepada Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pilot project pada tahun 2025.
“Harapanya kegiatan ini menjadi masukan awal terhadap program Penilaian HAM untuk penyusunan naskah Pedoman Penilaian HAM terhadap Pemerintah Daerah dan audiensi dengan Pemerintah Daerah,” katanya.
BACA JUGA:DPT Wonosobo Ditetapkan, Ada Selisih 15 Ribu dengan Data Disdukcapil
Sementara itu, Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komnas HAM.
“Terpilihnya Kabupaten Wonosobo sebagai pilot project Penilaian HAM di lingkup Pemerintah Daerah, kita harapkan bersama dapat memacu pengarusutamaan HAM di Kabupaten Wonosobo,” katanya.