
TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.COM - Sejumlah fraksi di DPRD Temanggung menyoroti penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Penyusunan APBD yang mencerminkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja perlu dievaluasi secara objektif.
"Kabupaten Temanggung yang sebagian besar pendapatannya bergantung pada sektor pertanian, harus mampu memaksimalkan potensi lokal yang ada, baik itu dari sektor pertanian, pariwisata, maupun industri kecil dan menengah," pinta Juru Bicara Fraksi Pembangunan Amanat Nasional DPRD Temanggung Ari Sutrisno, Jumat, 8 November 2024.
BACA JUGA:DPRD Temanggung Bentuk Alat Kelengkapan Dewan Baru
Ia mengatakan, pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, dan sumber daya alam harus digali secara lebih efektif.
Namun demikian, juga harus jujur mengakui bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya tergarap dengan optimal.
Menurutnya, Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Temanggung, masih menghadapi tantangan besar dalam hal mekanisasi, diversifikasi produk, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
BACA JUGA:Ketua dan Wakil Ketua DPRD Temanggung Sama seperti Periode Sebelumnya
Begitu pula dengan sektor pariwisata, meskipun memiliki pesona alam yang luar biasa, namun infrastruktur dan promosi yang kurang memadai menjadi hambatan untuk mewujudkan potensi maksimalnya.
Dengan demikian, kemampuan fiskal Kabupaten Temanggung harus dilihat dari perspektif pengelolaan yang lebih efisien, terutama dalam penguatan potensi sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan merancang kebijakan pembangunan yang lebih berbasis data.
"Problem utama yang dihadapi oleh Kabupaten Temanggung adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Ini adalah suatu tantangan di tahun 2025 yang harus dijadikan skala prioritas dalam penyelesaian," katanya.
BACA JUGA:Tujuh Fraksi di DPRD Temanggung Terbentuk, Apa Saja?
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Sujarwo menambahkan, beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam RAPBD tahun 2025 dapat tercapai dengan baik dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Mengingat bahwa Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sesuai KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung berkurang sebesar 4,53% jika dibandingkan dengan anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk dilaksanakan dengan pertimbangan tidak memberatkan atau membebani masyarakat sehingga opsen tersebut tepat sasaran, serta memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan retribusi yang patuh serta mempermudah proses pembayaran pajak dan retribusi bagi masyarakat.