BACA JUGA:HPN 2023, BNI Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan
Alih-alih menghindari integrasi ke dalam ekosistem platform digital, kini justru mereka terjebak dalam pusaran memopulerkan produksi, distribusi, dan monetisasi konten yang dikuasai oleh perusahaan platform digital global.
Memang di awal proses integrasi ke digital ini banyak sekali ditawarkan berbagai peluang menarik.
Seperti kemudahan untuk berinteraksi dengan audiens dan menerapkan metode periklanan yang lebih menjamin ketepatan dan keakuratan pesan.
BACA JUGA:Menko Airlangga: Kepedulian Pemerintah dan Peluang Industri Perfilman di Era Platform Digital
Tapi lama kelamaan, hal ini membuat perubahan dalam sikap penggiringan opini publik yang tanpa disadari mengikis kedaulatan pers.
Contoh kecil, berita tentang penjual es di Magelang yang mendadak jadi seorang miliyader setelah mendapatkan hinaan, mengalahkan isu politik nasional tentang penyelidikan KPK terhadap elit politik.
Berita tentang Tiktokers jalan kaki dari Indonesia ke Mekkah Arab Saudi yang dibumbui dengan live streaming di sepanjang jalan yang dilaluinya, mengalahkan isu-isu sentral seperti pemangkasan anggaran pemerintah pusat di sejumlah proyek infrastruktur.
BACA JUGA:16,4 Juta UMKM Terhubung ke Platform Digital
Isu-isu viralitas dianggap lebih penting untuk dipublikasikan dibanding isu-isu kepentingan publik lainnya.
Lalu kenapa media massa ternama bisa melakukan itu? Jawabannya karena mereka sudah terjerembab masuk dalam pusaran jebakan itu tadi.
Masih percayakah dengan janji sikap imparsialitas dari platform digital global ini? Atau sudah menganggap bahwa itu hanya omong kosong belaka?
BACA JUGA:Perluas Penyaluran KUR UMKM Pemerintah Gandeng Platform Digital
Tentu sudah diketahui bersama bahwa platform media sosial global dipegang oleh raksasa Meta, yang merupakan elit global Amerika Serikat.
Ia memegang kendali atas Instagram, WhatsApp, dan Facebook.
Juga dengan eksositem digital raksasa Google yang juga dikendalikan oleh seorang warga negara Paman Sam itu.