BACA JUGA:Rombongan Takziah Mendut Magelang Alami Kecelakaan, 11 Meninggal Dunia
Pertama kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Tak dapat dimungkiri, banyak sopir truk dan bus di Indonesia belajar secara otodidak, tanpa pelatihan formal maupun pengetahuan teknis dasar, seperti power-to-weight ratio, atau cara kerja sistem pengereman hidrolik, pneumatic, hingga teknologi kendaraan terbaru.
Industri otomotif terus berkembang menuju otomasi dan kendaraan listrik, sistem pendidikan pengemudi kita justru tertinggal jauh.
Tak heran bila pengemudi tidak mengenali risiko fatal ketika membawa beban berlebih atau mengemudi melewati jam kerja yang panjang.
Sedangkan yang kedua, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) oleh perusahaan angkutan umum pun terhenti, dihantam krisis anggaran.
Padahal sistem ini seharusnya menjadi tembok perlindungan terakhir sebelum roda kendaraan bergulir ke jalan.
BACA JUGA:Belum Sepekan, Kecelakaan Kembali Terjadi di Jalur Tengkorak Kalijambe Purworejo
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, merasakan keprihatinannya.
Menurutnya, proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas jangan hanya berhenti di sopir. Perusahaan pun harus diselidiki, apakah mereka memastikan kendaraan laik jalan? Apakah pengemudi cukup istirahat? Apakah pelatihan telah diberikan?
"Anggaran untuk keselamatan transportasi seharusnya tidak dipangkas, malah ditambah. Karena keselamatan di jalan bukan angka statistik, melainkan nyawa manusia,” katanya.
BACA JUGA:Imbauan KAI Daop 5 Purwokerto Usai Kecelakaan di Perlintasan Sebidang: Jangan Terobos Palang!
Jadikan keselamatan bukan sekadar slogan di spanduk pinggir jalan. Sebab, dia adalah upaya nyata, sistematis, dan terus-menerus untuk memastikan bahwa jalan raya tidak menjadi ladang kematian.
Sejumlah pengamat pun mendesak Menteri Perhubungan agar jangan hanya tidak tinggal diam. Karena ketika tragedi datang bertubi-tubi, rakyat berhak bertanya, sampai kapan nyawa warga akan terus jadi tumbal?