SEMARANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi di GOR Jatidiri, Semarang, guna memperkuat sinergi pelaksanaan program Menu Bergizi Gratis (MBG) dan mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah, Senin (6/10).
Sebanyak 4.000 peserta hadir dalam rapat tersebut, terdiri atas bupati, walikota, ahli gizi, mitra SPPG, serta perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, keamanan pangan dalam program MBG tidak bisa ditawar.
"Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali, karena ini program yang secara struktural harus kita laksanakan,” ujarnya.
BACA JUGA:Harga Bawang Merah Masih Tinggi, Ahmad Luthfi Minta Tindak Tengkulak dan Mafia Pangan
Ia mengatakan, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
"Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung,” katanya.
Saat ini, di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG yang menjadi bagian penting dari implementasi program gizi nasional tingkat daerah.
"SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun,” tegas Luthfi.
BACA JUGA:Desa Tersono Sukses Ubah Sampah Jadi Berkah, Warga Nikmati Manfaat Ekonomi dan Lingkungan
Ia pun meminta agar pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah untuk mencegah dampak kesehatan di masyarakat.
Luthfi juga menginstruksikan Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan,” tuturnya.
BACA JUGA:Gubernur Ahmad Luthfi Ingatkan Implementasi Pengendalian Inflasi Harus Sentuh Masyarakat
Menurutnya, program MBG memiliki dampak ekonomi yang besar bagi daerah. Sebab, program ini multi-efek.