Menjahit Pemerataan Pendidikan dari Magelang: Asa di Tengah Capaian Nasional
Muhammad Fikri Al Hakim, Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang dan aktivis IMM Jawa Tengah.-IST-MAGELANG EKSPRES
MAGELANGEKSPRES.ID - Pendidikan selalu menjadi tolok ukur kemajuan bangsa. Dalam satu tahun terakhir (Oktober 2024-Oktober 2025), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sejumlah capaian penting untuk memastikan layanan pendidikan yang inklusif dan merata.
Namun di balik kemajuan itu, ketimpangan di daerah masih lebar. Kabupaten Magelang menjadi contoh nyata bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya terwujud.
Dari 1,35 juta penduduk, hanya 5,14 persen yang pernah menempuh pendidikan tinggi. Artinya, kurang dari 70 ribu warga mengenyam bangku kuliah. Lebih dari separuh penduduk masih berada di jenjang pendidikan dasar ke bawah.
BACA JUGA:Bisnis Tak Sekadar Cuan: Saat Branding Sehat Tak Sejalan dengan Etika
Lulusan S1 baru 3,46 persen, S2 0,18 persen, dan S3 hanya 0,012 persen atau sekitar 162 orang. Ketimpangan geografis memperburuk keadaan.
Wilayah pedesaan seperti Borobudur dan Windusari tertinggal jauh dibandingkan kawasan perkotaan seperti Mertoyudan.
Kesenjangan ini menjadi bukti bahwa pendidikan belum menjadi jembatan mobilitas sosial yang kokoh. Faktor ekonomi dan jarak menjadi penghalang utama, diikuti keterbatasan lembaga pendidikan tinggi di daerah.
BACA JUGA:SMK Negeri 3 Magelang Dorong Siswa Jadi Wirausahawan Muda Lewat Workshop Inovasi Bisnis
Penelitian terbaru menunjukkan, hampir 8.000 anak usia sekolah di Magelang tidak bersekolah. Sebuah angka yang menggambarkan persoalan struktural yang masih mengakar.
Di tingkat nasional, program revitalisasi sekolah, digitalisasi, dan beasiswa memang berjalan masif. Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp181 triliun untuk memperkuat sistem pendidikan.
Namun implementasinya belum sepenuhnya terasa di daerah. Sekolah-sekolah di lereng Merbabu dan Sumbing masih berjuang dengan fasilitas seadanya dan kekurangan guru.
Kemiskinan juga menjadi lingkaran yang belum terputus. Berdasarkan data BPS, angka Kemiskinan Kabupaten Magelang masih di angka 10,83 persen, lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar 9,58 persen.
BACA JUGA:Etika Bisnis dan Jerat Pungli di Destinasi Wisata
anyak keluarga terpaksa menghentikan pendidikan anak karena tuntutan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: