Pakar Hukum UNIMMA Soroti Demo di Magelang: Demokrasi Butuh Ruang Tanpa Represi
Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) Hary Abdul Hakim SH LLM merespons gelombang unjuk rasa yang melanda di beberapa daerah belakangan ini-IST-MAGELANG EKSPRES
MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID – Insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online yang terlindas mobil rantis Brimob di Jakarta, Kamis (28/8), menjalar menjadi isu nasional.
Peristiwa itu memantik gelombang demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk Kota Magelang, yang menyerukan kejelasan hukum serta akuntabilitas aparat, hingga berujung ricuh, Jumat (29/8) di Alun-alun.
Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) Hary Abdul Hakim SH LLM menilai, aksi massa yang muncul merupakan respons wajar dari masyarakat terhadap kegelisahan sosial yang berkembang.
"Demonstrasi adalah bagian dari aspirasi dan wujud demokrasi. Saat muncul tindakan represif, hal itu justru mengurangi makna demokrasi, terlebih jika sampai memakan korban jiwa,” ujarnya.
BACA JUGA:Kericuhan Warnai Aksi Unjuk Rasa di Depan Mako Polres Magelang Kota
BACA JUGA:Magelang Ethno Carnival di Alun-alun Batal Digelar, Buntut Kerusuhan Massa
Hary menyebut, janji Kapolri untuk menuntaskan pengusutan kasus ini sebaiknya diikuti langkah nyata.
Ia berharap proses hukum berjalan transparan, adil, serta memberikan kepastian bagi publik.
"Masyarakat menunggu hasil pemeriksaan yang terbuka dan berkeadilan bagi pihak yang dinilai lalai atau bertanggung jawab atas peristiwa tersebut," tambahnya.
BACA JUGA:Mobil Brimob Tewaskan Ojol, Presiden Prabowo Buka Suara
BACA JUGA:UNIMMA Apresiasi Wisudawan Terbaik dengan IPK 3,98, Hadiahkan Beasiswa S2
Di sisi lain, dia menilai perlunya kedewasaan seluruh pihak dalam menyikapi situasi. Demonstrasi, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang seharusnya dipandang sebagai ruang penyampaian pendapat.
"Aparat pengamanan hendaknya menjaga situasi tetap kondusif, sementara massa aksi tetap menyalurkan aspirasinya secara tertib," jelasnya.
Pria yang kini menjabat Kaprodi Ilmu Hukum UNIMMA tersebut, menilai peran pemerintah dalam meredam gejolak sosial bisa dilakukan dengan pendekatan yang berkeadilan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: magelang ekspres