Angka Kemiskinan di Kota Magelang Turun Tipis, Jadi Sorotan DPRD

Angka Kemiskinan di Kota Magelang Turun Tipis, Jadi Sorotan DPRD

Walikota Magelang Damar Prasetyono menghadiri rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Magelang Tahun 2025, di Gedung DPRD Kamis (30/4/2026).-DENISA PUTRI-MAGELANG EKSPRES

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID - DPRD Kota Magelang menyoroti ketimpangan antara tingginya pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 yang mencapai 5,92 persen dengan lambatnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Catatan tersebut terungkap dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Magelang Tahun 2025, Kamis (30/4/2026) lalu.

Berdasarkan dokumen LKPJ, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Magelang hanya menyusut tipis dari 4,40 persen menjadi 4,31 persen.

BACA JUGA:FLS3N Kota Magelang Rampung Digelar, 16 Peserta Kantongi Tiket ke Provinsi Jawa Tengah

Kondisi serupa terjadi pada persentase penduduk miskin yang hanya mengalami penurunan perlahan dari 5,94 persen menjadi 5,68 persen.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kota Magelang Adi Candra Pamungkas menilai, capaian tersebut memunculkan anomali di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang diklaim tinggi.

"Peningkatan ekonomi yang signifikan, tetapi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran itu tidak signifikan. Jadi penikmatnya siapa? Nah, itu menjadi tanda tanya kita," kata Candra.

BACA JUGA:Pemprov Jateng Pusatkan Hardiknas 2026 di SMKN 1 Kedawung Sragen, Fokus Ketahanan Pangan

Ia mengungkapkan adanya disparitas antara data administratif yang disajikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan realitas di lapangan.

Secara data kinerja, target OPD maupun badan usaha milik daerah (BUMD) dinilai telah tercapai.

Akan tetapi, manfaat nyatanya (outcome) sering kali tidak langsung dirasakan oleh masyarakat akibat kendala teknis dan birokrasi.

BACA JUGA:PDAM Kota Magelang Berani Beri Apresiasi Warga yang Aktif Laporkan Kebocoran Air

Selain menyoroti efektivitas program pengentasan kemiskinan, DPRD juga mengkritisi serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.

Politisi Partai Gerindra ini juga mendorong Pemkot Magelang untuk lebih jeli menggali potensi retribusi, seperti pajak kendaraan bermotor dan perparkiran, tanpa membebani daya beli masyarakat luas.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: magelang ekspres

Berita Terkait