Peringkat IKT 2025 Turun ke Posisi 7, Walikota Magelang Klaim DNA Toleransi Warga Masih Kokoh

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID – Penurunan peringkat Kota Magelang dalam Indeks Kota Toleran (IKT) nasional dari posisi keempat menjadi ketujuh memantik respons dari Pemkot. Kondisi angka di atas kertas tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kerukunan antarumat beragama yang sejatinya tetap terjalin amat erat di tengah masyarakat.

Hal itu ditegaskan oleh Walikota Magelang, Damar Prasetyono, Kamis 7 Mei 2026. Baginya, indikator toleransi tidak bisa semata-mata dikerangkeng dalam wujud peringkat numerik, melainkan harus dibuktikan lewat praktik nyata kehidupan sosial sehari-hari.

"Toleransi itu kita rasakan langsung, karena itu adalah kesadaran tertinggi dan wujud nilai kemanusiaan. Di Kota Magelang ini, sikap saling menghargai, tepo seliro, dan gotong-royong sudah tumbuh organik di benak masyarakat. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat," kata Damar.

BACA JUGA:Resmi Jadi Guru Besar Untidar, Prof Mimi Tawarkan Solusi Literasi Berbasis Budaya Lokal

Fakta bahwa Kota Magelang sangat minim riwayat konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjadi cerminan utama terjaganya harmoni tersebut.

Kebebasan beribadah di kota ini, kata Damar, berjalan tanpa hambatan dan terus didukung oleh komunikasi lintas agama yang difasilitasi secara aktif melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sebagai bukti konkret, kekompakan tokoh lintas iman tampak jelas tersaji saat prosesi peletakan batu pertama pembangunan Pura Jagat Natha di kompleks Alun-alun, Rabu 6 Mei 2026.

"Lihat saja saat acara tersebut, semua perwakilan tokoh agama hadir. Itu wujud keguyuban dan toleransi yang bisa kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri," imbuhnya.

BACA JUGA:Kecewa Vonis 5 Bulan Bui, Ibunda Enrille Aktivis Untidar Sebut Putusan PN Magelang Kriminalisasi Anak Muda

Di sisi lain, fenomena bergesernya peringkat Kota Magelang turut memancing analisis dari kalangan akademisi. Perbedaan kerangka metodologi yang digunakan oleh lembaga survei dinilai menjadi salah satu pemicu anomali data tersebut.

Akademisi Universitas Tidar (Untidar), Dr Rachmat Aldy Purnomo menyebut, indeks daya saing sebuah daerah lazimnya diukur menggunakan variabel komposit berbasis data makro ekonomi. Sementara itu, potret toleransi menuntut penyelaman lebih dalam ke kondisi sosial berskala mikro.

"Keterbatasan data sering kali memaksa lembaga survei hanya menggunakan sampel tertentu. Nah, ini bisa mengakibatkan ada aspek-aspek sosial di lapangan yang tidak tertangkap secara utuh," jelas Rachmat.

BACA JUGA:Lengkapi Alun-alun, Pembangunan Pura Jagat Natha Kukuhkan Kota Magelang Sebagai Kota Toleran

Meski demikian, pesatnya pembangunan dan pertumbuhan daya saing yang memicu arus urbanisasi dinilai Rachmat tetap harus disikapi dengan kewaspadaan.

Sumber: magelang ekspres