Pakar Undip dan UNICEF Rumuskan Strategi Percepatan Imunisasi Anak di Kota Magelang
SOSIALISASI. Puslitkes LPPM Undip dan UNICEF menggelar pertemuan Advokasi Percepatan Imunisasi Rutin di Ruang Sidang Lantai 1 Kantor Walikota Magelang, kemarin.-DENISA PUTRI-MAGELANG EKSPRES
MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.ID - Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) LPPM Universitas Diponegoro (Undip) berkolaborasi dengan UNICEF menggelar Pertemuan Advokasi Percepatan Imunisasi Rutin di Dinas Kesehatan Kota Magelang, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan lintas sektor ini bertujuan menekan angka anak tanpa imunisasi dasar (zero dose) sekaligus mendorong pengenalan dan perluasan cakupan vaksin baru di wilayah tersebut.
Meski cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kota Magelang pada tahun 2025 telah melampaui target nasional, serapan vaksin antigen baru masih menjadi sorotan.
BACA JUGA:Peringkat IKT 2025 Turun ke Posisi 7, Walikota Magelang Klaim DNA Toleransi Warga Masih Kokoh
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) tahun 2025, cakupan Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) di Kota Magelang baru mencapai 54,85 persen, sementara vaksin Rotavirus berkisar di angka 51,20 persen.
Dosen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Undip sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan, Dr Dra Ayunsriatmi, menyebutkan bahwa data tersebut mengindikasikan jangkauan imunisasi vaksin baru di daerah ini belum optimal.
"Meskipun capaian agregat sudah baik, upaya peningkatan pemerataan cakupan dan optimalisasi implementasi imunisasi, khususnya vaksin baru, tetap diperlukan," kata Ayunsriatmi.
BACA JUGA:Resmi Jadi Guru Besar Untidar, Prof Mimi Tawarkan Solusi Literasi Berbasis Budaya Lokal
Ia menjelaskan, rendahnya serapan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan teknis. Tantangan utama meliputi pemanfaatan data perencanaan mikro (microplanning) yang belum maksimal, kualitas pencatatan dan pelaporan, serta belum kuatnya koordinasi lintas sektor.
Selain itu, masalah logistik seperti keterbatasan stok dan ketepatan distribusi vaksin juga turut menjadi kendala di lapangan.
Kondisi seperti itu, lanjutnya, berpotensi meningkatkan risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) jika tidak segera diintervensi.
Oleh karena itu, pertemuan advokasi ini diarahkan untuk membangun komitmen strategis bersama 25 perwakilan instansi pemerintah dan elemen masyarakat Kota Magelang.
Fokus luaran dari kegiatan ini adalah kesepakatan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) serta penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Imunisasi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: magelang ekspres