Penyesuaian Anggaran Dominasi Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Purworejo 2026

PURWOREJO, MAGELANGEKSPRES.ID - Penyesuaian anggaran menjadi perhatian utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026.

Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami pengurangan anggaran, tetapi kegiatan yang dinilai mendesak tetap diprioritaskan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Awan Yoga Kurniawan, saat dikonfirmasi pada Rabu (5/5).

Menurutnya, Komisi II telah menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 di ruang rapat komisi pada Senin (3/8).

BACA JUGA:Pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 Disepakati, Target Pendapatan Daerah Naik Rp25,757 Miliar

Ada empat OPD yang diundang, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Sebelumnya, Komisi II juga telah melakukan pembahasan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan).

"Jadi total sudah ada enam dinas yang kita lakukan pendalaman," katanya.

Menurutnya, secara umum tidak ditemukan persoalan yang menonjol dalam pembahasan masing-masing OPD.

Namun, hampir seluruh perangkat daerah mengalami penyesuaian berupa pengurangan anggaran sebagai bagian dari penataan belanja daerah.

BACA JUGA:KUA-PPAS Kota Magelang 2027 Proyeksikan Defisit Rp 185,95 Miliar, Pemkot Siapkan Skenario Pinjaman

"Secara global rata-rata ada pengurangan anggaran, tetapi di dalam sub kegiatannya ada beberapa yang justru ditambah karena disesuaikan dengan tingkat urgensinya," jelasnya.

Ia menambahkan, Bapperida menjadi salah satu OPD yang memperoleh tambahan anggaran karena dinilai membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan program yang menjadi prioritas.

Awan berharap proses pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif.

Sumber: