134 Kepala Daerah Jadi Andalan Kemenangan PDIP 

134 Kepala Daerah Jadi Andalan Kemenangan PDIP 

JAKARTA - PDIP sukses menjadi partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut. Yakni pada 2014 dan 2019. Kemenangan ini tak lepas dari peran kadernya sebagai kepala daerah. Partai berlambang banteng moncong putih itu diketahui memiliki 134 kader yang menjadi kepala daerah di seluruh Indonesia. Pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, PDIP bisa saja berpartner dengan Gerindra. "PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki kader dengan kepala daerah terbanyak. Kami memiliki 134 kepala daerah di seluruh Indonesia," tegas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (5/8). Menurutnya, keberhasilan PDIP melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang melahirkan kader-kader handal sebagai kepala daerah. Ini dimulai dari tahun 2005. Tepatnya setelah PDIP kalah pada pemilu 2004. "Ketika itu, PDIP berada di luar pemerintahan. Sehingga memfungsikan platform pemerintahan daerahnya. Saat itu, beberapa kepala daerah berprestasi dikumpulkan. Salah satunya Pak Jokowi," papar Hasto. Dia menceritakan, dari situ PDIP melaksanakan sekolah untuk para calon kepala daerah. Para kepala daerah yang dinilai berhasil dalam kerjanya, diundang untuk mengajar di sekolah tersebut. Bukan hanya bersumber dari internal, para kepala daerah berhasil dari eksternal. "Inilah upaya kami menampilkan wajah politik yang membangun peradaban lewat mencetak kader partai yang baik," imbuhnya. Para kepala daerah itu dididik. Mereka bukan kepala daerah yang dibajak dari partai lain. "Proses ini yang akhirnya menghasilkan kerja yang baik. Kami memperoleh hasil baik di pilkada yang senapas dengan pemilu legislatif dan Pilpres," lanjutnya. Sementara itu, analis politik, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah politik PDIP memenangi dua kali Pemilu cukup jitu. Banyak strategi dan terobosan yang dilakukan. Khusus untuk Pemilu 2024, PDIP dinilai juga sedang mempersiapkan menu khusus. Terlebih, Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden. Karena itu, PDIP harus punya manuver lain. Salah satunya pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Pertemuan itu, bisa saja berujung pada terwujudnya Perjanjian Batu Tulis tahun 2009 silam. "Bisa saja Megawati ingin menunaikan janji politiknya yang tertunda di Batu Tulis, untuk dipenuhi di tahun 2024," kata Pangi. Sebelumnya Prabowo berkunjung ke kediaman Megawati di Teuku Umar. Tak hanya itu. Megawati juga mengundang Prabowo menghadiri Kongres PDIP di Bali 8-10 Agustus 2019. Pangi mengatakan pertemuan itu bisa bermuara pada terciptanya koalisi antara PDIP dengan Gerindra. Sebab, jika berbicara masa depan setelah Jokowi tidak lagi menjadi Presiden, maka bisa terwujud deal politik soal koalisi Gerindra dan PDIP di Pemilu 2024. "Bisa juga nanti diawali dengan kerjasama pada Pilkada 2020. Dalam politik, itu sah-sah saja. Selama menguntungkan kedua belah pihak," tukasnya. PDIP dan Gerindra, kata dia, bisa pula mengusung Prabowo-Puan Maharani dalam Pilpres 2024. Hal ini seperti salah satu poin Perjanjian Batu Tulis yang ditandatangani Megawati-Prabowo. Di mana PDIP berjanji mengusung Prabowo sebagai calon Presiden. Selain itu PDIP-Gerindra juga dapat memasangkan Anies Baswedan dengan salah satu kader PDIP. "Setelah tidak ada Jokowi, siapa kira-kira tokoh pengganti Jokowi di PDIP. Sangat sederhana, bagaimana pun juga PDIP akan belajar agar tidak seperti Demokrat yang redup setelah tidak lagi menjadi the ruling party. Karena pamor tokoh sentral SBY tidak ada pengantinya di internal partai," paparnya.(rh/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: