60 Ribu Peta Bidang Tanah Tuntas
![60 Ribu Peta Bidang Tanah Tuntas](https://magelangekspres.disway.id/upload/2019/09/60-Ribu-Peta-Bidang-Tanah-Selesai-Digarap.jpg)
WONOSOBO- Hingga bulan September 2019, sebanyak 60 ribu peta bidang tanah selesai digarap oleh BPN Wonosobo. Semua proses ini tak lepas dari peran aktif masyarakat. Karena, sumber daya yang ada di Kantor Pertanahan Wonosobo sedikit dibanding daerah lain. “Pada bulan September2019, Badan Pertanahan Nasinal (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo telah menyelesaikan sebanyak 60 ribu Peta Bidang Tanah di Kabupaten Wonosobo untuk dijadikan sertifikat,” ungkap Kepala kantor Pertanahan Wonosobo, Bambang Respati,, usai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (Hantaru). Menurutnya, target 60 ribu sertifikat gratis 2019 untuk Kabupaten Wonosobo telah selesai dilaksanakan prosesnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Target tahun ini untuk menyelesaikan 60 ribu sertifikat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. “Di tahun 2018 target Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sebanyak 40 ribu sertifikat. Yang semuanya telah dibagikan kepada masyarakat secara gratis,” ujarnya. Dengan selesainya 60 ribu peta bidang tanah ini menjadikan kantor pertanahan Kabupaten Wonosobo berada di peringkat 9 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah. Semua proses ini tak lepas dari peran aktif masyarakat. Karena, sumber daya yang ada di Kantor Pertanahan Wonosobo sedikit dibanding daerah lain. “Peran pemerintah daerah juga cukup aktif dengan menggerakkan camat, lurah maupun kades untuk mensosialisasikan Pelayanan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),”katanya. Sementara itu, Wabup Agus Subagiyo menyampaikan Pelayanan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui kelurahan dan kecamatan telah terjalin secara sinergis. “Kita berharap program yang kini dijalankan akan mempermudah pengurusan pembuatan akta tanah,” katanya. Menurutnya, keberadaan program tersebut akan mendorong masyarakat melegalkan surat tanah sehingga bisa lebih produktif serta memiliki kekuatan hukum, atau jaminan hukum yang akan mengurangi konflik antar masyrakat. “Diharapkan program-program yang direncanakan dari Kementerian ATR/BPN RI sudah merupakan kemajuan yang cukup menggembirakan untuk warga,” pungkasnya. (gus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: