90 Sekolah Tutup, PTM di Jakarta Bakal Diturunkan 50 Persen

JAKARTA, MAGELANGEKSPRES.COM-Kapasitas pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen bakal diturunkan kapasitasnya, jika level DKI Jakarta naik dari dua ke tiga. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, jika Jakarta naik level 3, pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan 50 persen. "Ketentuannya kalau (PPKM) di level 3, baru PTM bisa kami turunkan jadi 50 persen," kata Riza, Rabu, 26 Januari 2022. Saat ini, DKI jakarta masih diperbolehkan dan memenuhi syarat pembelajaran tatap muka 100 persen sesuai dengan aturan Surat Keputusan Bersama empat menteri. "Kita masih memenuhi syarat karena PPKM masih di level 2 dan syarat vaksinnya memenuhi syarat, yaitu di atas 80, bahkan 98 persen yang divaksin bagi tenaga pendidik," paparnya. Riza juga tidak menampik jika perkembangan Covid-19 di Jakarta menjadi pertimbangan evaluasi pembelajaran tatap muka, terlebih kasus aktif sudab menyentuh 12 ribu orang. Sekolah dan orang tua, harus mengawasi anaknya untuk memastikan tetap melaksanakan prokes dengan baik. Diketahui, sekolah yang ditutup akibat kasus COVID-19 bertambah. Setidaknya ada 120 siswa positif COVID-19 sehingga 90 sekolah ditutup sementara. "Total jumlah sekolah yang ditemukan kasus positif 90 sekolah," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam keterangan tertulisnya. Merujuk pada daftar sekolah yang diberikan oleh Riza, sekolah yang ditutup tersebar di lima wilayah Kota Jakarta, dari jenjang TK hingga SMA. Rinciannya, Jakarta Barat sembilan sekolah, Jakarta Pusat lima sekolah, Jakarta Selatan 31 sekolah, Jakarta Timur 42 sekolah, dan Jakarta Utara tiga sekolah. Sebagaimana diketahui, sekolah yang ditutup akibat kasus COVID-19 bertambah. Setidaknya ada 120 siswa positif COVID-19 sehingga 90 sekolah ditutup sementara. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendapat temuan terdapat 90 sekolah di Jakarta yang telah ditutup sementara akibat teridentifikasi adanya Covid-19 pada guru dan murid. Bahkan, ada yang sampai dua kali menutup sekolah. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim. Ada beberapa sekolah di Jakarta sudah menghentikan PTM 100 persen sebanyak 2 kali, hanya dalam jarak waktu 2 minggu, karena berulang siswa dan gurunya positif Covid-19. “Ada beberapa sekolah semula PTM 100 persen, lalu siswa kena Covid, PTM dihentikan 5×24 jam. Setelah itu PTM lagi, setelah beberapa hari PTM ada siswa positif lagi, terpaksa PTM dihentikan kembali. Ini kan tidak efektif. Sekolah buka tutup, buka tutup terus, ga tau sampai kapan,” cetus dia, Rabu (26/1). Jadi pelaksanaan skema PTM 100 persen tidak sepenuhnya aman, lancar dan efektif. Di sisi lain, P2G masih menemukan banyak pelanggaran PTM 100 persen yang terjadi, seperti jaga jarak 1 meter dalam kelas yang sulit dilakukan karena ruang kelas relatif kecil ketimbang jumlah siswa. Lalu juga ruang sirkulasi udara tidak ada atau ventilasi udara tidak dibuka karena kelas ber-AC, siswa berkerumun dan nongkrong bersama sepulang sekolah dan masih ada kantin sekolah buka secara diam-diam. Menurutnya, kondisi itu terjadi akibat lemahnya pengawasan dari Satgas Covid-19 termasuk dinas terkait. Kedisiplinan terhadap prokes harus terus digaungkan, mulai dari rumah, di jalan, angkutan umum, di sekolah dan pulang sekolah. Berdasarkan kondisi yang sudah mengkhawatirkan itu, pihaknya mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, termasuk kepala daerah sekitar daerah aglomerasi menghentikan skema PTM 100 persen demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah. “Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM Terbatas 50 persen. Dengan metode belajar blended learning, sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah. Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss,” pinta Satriwan. Lagipula, lanjutnya, guru-guru dan siswa di DKI Jakarta sudah berpengalaman menggunakan skema PTM 50 persen dengan metode campuran tersebut. Sebab, guru dan siswa rata-rata sudah memiliki gawai pintar bahkan laptop/komputer, sinyal internet bagus, relatif tak ada kendala dari aspek infrastruktur digital. Tentu dengan catatan, ada pendampingan orang tua dari rumah selama anak PJJ. P2G berharap Pemprov DKI Jakarta jangan meremehkan kondisi ini, jangan pula tunggu gelombang ketiga kasus Covid-19 memuncak. “Di sekolah kita pernah belajar peribahasa. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna,” tandas Satriwan. (jpg/jpnn)

Sumber: