Ancaman Reshuffle Ampuh

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Presiden Joko Widodo sempat melontarkan ancaman reshuffle kabinet. Ucapan kepala negara itu diklaim cukup ampuh. Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut kinerja kementerian dan lembaga meningkat usai para menteri dimarahi presiden. "Dalam waktu singkat progres di kementerian lembaga, serapan anggarannya meningkat. Artinya teguran keras tersebut signifikan. Teguran keras presiden langsung dilaksanakan cepat oleh jajaran kabinet," ujar Pratikno di Jakarta, Senin (6/7). Dia menjelaskan teguran keras Jokowi lantaran kinerja kementerian dan lembaga dinilai lambat. Khususnya, di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan. Teguran itu, lanjutnya, untuk mempercepat kinerja. Terutama persoalan ekonomi. "Presiden memerintahkan bansos segera sampai ke pelosok dan program pemerintah yang membantu daya beli masyarakat segera dipercepat," ucapnya. Seperti diketahui,Presiden Joko Widodo sempat mengancam akan merombak jajaran kabinet Indonesia Maju jika tak bekerja maksimal. Kemarahan itu Jokowi tumpahkan saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu. Kepala Negara menyoroti laporan belanja di kementerian-kementerian yang masih biasa-biasa saja. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan segala usaha harus dilakukan demi menyelamatkan 267 juta masyarakat Indonesia. Bahkan, Jokowi mengancam bakal mengambil tindakan keras bila tak ada perubahan. "Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa ada reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi," tegas Jokowi kala itu. Karena itu, Pratikno menyebut reshuffle tidak lagi relevan. Sebab, para menteri sudah bekerja dengan baik. "Tentu saja kalau bekerja bagus, tidak relevan lagi reshuffle. Ngapain direshuffle jika kerjanya baik. Jadi tolong jangan ribut lagi soal reshuffle. Karena progres kabinet berjalan bagus," terangnya. Pratikno berharap perbaikan kinerja para menteri dapat terus dipertahankan. "Kami fokus menyelesaikan permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi yang menjadi ikutan luar biasa dari pandemi COVID-19 ini," ungkapnya. Presiden Jokowi, lanjut Pratikno, sejak awal pandemi Februari 2020 sudah fokus mengatasi masalah kesehatan sekaligus ekonomi akibat COVID-19. "Presiden merasa mestinya lembaga-lembaga pemerintahan terutama kabinet bisa bekerja lebih maksimal dengan kinerja yang lebih baik," tuturnya. Terkait isu reshuffle ini, Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, sama-sama enggan berkomentar. Menteri pertahanan dan menteri koordinator bidang perekonomian itu hanya tersenyum saat ditanya awak media. "Udah ya," kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/7). Begitu juga dengan Airlangga. Politisi Golkar itu hanya melambaikan tangan sambil memasuki mobil. Sejurus kemudian, dia meninggalkan rumah Prabowo. Terpisah, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agung Laksono menyatakan isu reshuffle diharapkan menjadi pemicu para menteri bekerja lebih maksimal. "Perombakan, pemberhentian dan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Apabila kebijakan tersebut ditempuh, tentu ada pertimbangan sendiri dari kepala negara," kata Agung. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut enggan berkomentar mengenai perombakan kabinet. Alasannya, persoalan perombakan Presiden yang lebih tahu. "Kapan waktunya dan apakah perlu atau tidak reshuffle, tergantung presiden. Beliau punya parameter sendiri," paparnya.(rh/fin)

Sumber: