Anggaran Pilkada Wonosobo, Rp 40,7 Miliar, 53 Persen untuk Biayai Ad Hoc

MAGELANGEKSPRES.COM.WONOSOBO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonosobo memperoleh anggaran sebesar Rp 40,7 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Namun 53 persen dari jumlah tersebut habis untuk membiayai ad hoc. Anggaran tersebut sudah disepakati antara Pemkab dengan KPU Wonosobo melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu. “KPU anggarannya Rp 40,7 miliar yang terbagi dalam dua anggaran, yaitu anggaran tahun 2019 sebanyak 207 juta. Kemudian di tahun 2020 ada Rp 40,5 miliar,” ungkap  Ketua KPU Wonosobo, Asma Khozin, saat menggelar konferensi pers di kantor KPU setempat, kemarin. Menurutnya, anggaran pilkada untuk KPU tersebut sangat besar. Dari sebesar Rp 40,7 miliar itu paling banyak untuk membiayai ad hoc yang terdiri dari PPK serta sekretariatan, PPS serta kesekretariatan, KPPS dan Linmas di dalam TPS dengan total sekitar 22 miliar atau setara dengan 53 persen dari total anggaran. “Anggaran terbesar kedua ada di pengadaan logistik yaitu total Rp 7,6 miliar. Kemudian disusul sosialisasi dan kampanye ada sekitar Rp 3 miliar, untuk teknis itu ada sekitar  Rp 2 miliar. Sementara untuk pendampingan hukum ada sekitar Rp 1 miliar,”  jelasnya. Anggaran sebesar itu, lanjutnya, KPU akan mempubliskannya ke masyarakat melalu berbagai media. Salah satunya adalah melalui 10 titik baliho. Anggaran sebesar 40,7 miliar yang digunakan KPU untuk penyelenggaraan Pilkada akan diumumkan di papan tersebut. Dengan begitu, supaya publik tahu kalau ongkos demokrasi itu sangat mahal. “Coba kalau anggaran Rp 40,7 miliar ini untuk mengaspal jalan, maka sudah bisa berapa panjang jalan bisa diaspal. Makanya masyarakat juga harus bisa belajar dengan anggaran pilkada sebesar itu. Ya dalam memilih bupati harus yang bisa benar-benar merealisasikan gagasan, pemikiran dan masukan demi kemajuan Wonosobo. Ini point penting kami dalam hal transparansi anggaran,” ucapnya. (gus)

Sumber: