Apindo Temanggung Ingin Seimbang Antara Pengusaha dan Buruh

MAGELANGEKSPRES.COM,TEMANGGUNG – Kalangan pengusaha di Kabupaten Temanggung berharap kepada pemerintah untuk bertindak adil dalam menentukan kebijakan, sehingga tidak ada ketimpangan diantara pengusaha dan buruh. Harapan tersebut disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Temanggung, saat mendatangi Kantor DPRD setempat, Senin (2/3). “Kami ingin ada keseimbangan, pihak DPRD dan pemda tidak hanya mendengar satu sisi saja dari buruh, tapi juga dari sisi pengusaha. Sehingga bisa mencerna dan memahami keluhan perusahaan yang ini kondisinya sedang kurang bagus,” Wakil Ketua Bidang Litbang Apindo Temanggung, Ritok Prio, Senin (2/3). Ia mengatakan, situasi dan kondisi perusahaan sebelum kasus virus Corona, pengusaha sudah menghadapi masalah. 70 persen usaha di Temanggung berasal dari industri kayu dan semua berorientasi ke pasar ekspor luar negeri. Banyak persaingan mengakibatkan turunnya harga. “Sebelum ada kasus corona saja perusahaan sudah mengalami masalah yang cukup berat, kondisi ini hampir dirasakan oleh semua perusahaan kayu di Temanggung,” katanya. Ia menambahkan, Apindo menunggu Perda RTRW yang membuat banyak izin perusahaan yang belum bisa diselesaikan karena Perda tersebut belum bisa ditembus. Di dalamnya ada izin lingkungan yang menjadi masalah pelik. “Merebaknya isu virus corona, belakangan banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar. Masalah lainnya sikap dan pergerakan buruh menunjukan ketidakpeduliannya pada kondisi usaha,” terangnya. Dalam audensi tersebut, kurang lebih dua puluh pengusaha diterima di ruang Sindoro Kantor DPRD Temanggung. Hadir pada audiensi itu antara lain Ketua DPRD Yunianto, tiga Wakil Ketua DPRD yakni Tunggul Purnomo, Muh Amin, dan Daniel Indra Hartoko. Dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Agus Sarwono, dan Kepala Dinas Perijinan Eko Suprapto. Baca juga Aksi Remas Payudara Resahkan Pengendara Motor di Purworejo, Beraksi Malam Hari saat Kondisi Jalan Sepi Ketua Apindo Kabupaten Temanggung Endy Asiartadi mengaku sudah menginvestasikan modal. Tapi di tengah perjalanan mengalami banyak kendala intern dan ekstern. Salah satu hambatan eksport yang lesu terutama untuk bidang usaha perkayuan. Joko Budi Santoso, pengusaha dari PT Kayu Lima mengatakan, tiap tahun ada kenaikan upah berkala 8 persen. Dalam lima tahun sekitar 45 persen. Walaupun merasa berat, pengusaha tetap ikut menaikan upah. Padahal pasaran lokal dan eksport terus turun sejak 5-6 tahun terakhir. Terutama untuk usaha barcore tinggal 30-40 persen yang masih bertahan. “Kami menyusun rencana dan kapasitas produksi berdasarkan pesanan. Tapi sejak 5-6 tahun terakhir sangat sulit mendapatkan pesanan dan buyer. Banyak perusahaan yang tutup karenanya,” kata Joko. Hadianto, Wakil Ketua Apindo Temanggung mengatakan, beberapa waktu terakhir kebijakan presiden menginstruksikan agar mempermudah usaha yang berorientasi pada ekspor, termasuk usaha yang di daerah. Ketua DPRD Temanggung Yunianto mengaku memahami kondisi yang dialami pengusaha. Hal-hal terkait regulasi pihaknya akan koordinasi dengan Bupati untuk membuat Perda RTRW yang baru. Perda yang selama ini digunakan masih yang lama. “Kami memang menerima surat tembusan besok akan menerima sekitar 1000 orang buruh. Kami akan mendengar, menyerap aspirasi pengusaha, juga aspirasi para buruh,”kata Yunianto. Wakil Ketua DPRD Tunggul Purnomo menangkap ada kekawatiran dari kalangan pengusaha soal rencana revisi Perda RTRW. Padahal perda ini sudah dipersiapkan sejak satu tahun lalu. Perlu proses yang panjang juga untuk menyusun draf itu. Saat ini sedang menunggu rekomendasi dari gubernur terkait perda tersebut. “Kami tidak akan begitu saja melaksanakan pembahasan tanpa mendengar aspirasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pengusaha,” kata Tunggul.(set)

Sumber: