Bantuan Pulsa Bagi Siswa dan Mahasiswa

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjanjikan bantuan pulsa untuk para pelajar dan mahasiswa yang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyatakan, bahwa akan memperjuangkan bantuan itu agar semua pelajar dan mahasiswa bisa mengikuti PJJ. \"Insyaallah saya bisa memperjuangkan bantuan pulsa, bagi mahasiswa dan juga anak-anak yang sedang mengalami pembelajaran PJJ,\" kata Nadiem dalam Webinar PTNU, Kamis (6/8). \"Saya tidak bisa menjanjikan, tapi saya bisa menjanjikan itu menjadi perjuangan saya di pemerintah,\" imbuhnya. Nadiem mengakui, bahwa kendala utama dalam menjalankan PJJ yakni terkait kuota internet. Untuk itu, ia memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru. \"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak lagi,\" ujarnya. Penggunaan dana BOS untuk membeli kuota internet bagi guru dan murid dipilih Nadiem sebagai solusi agar program PJJ tetap terlaksana dengan baik selama pendemi Covid-19. \"Penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini. Saya meminta, agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin,\" tuturnya. Selain itu, terkait bantuan untuk mahasiswa, Kemendikbud juga membuat regulasi khusus untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar bisa memberikan relaksasi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). Untuk Perguruan Tinggi Negeri, kata Nadiem, pihaknya sudah mengeluarkan Permendikbud tentang relaksasi UKT (Permendikbud 25 Tahun 2020), dan berbagai macam regulasi untuk memandatkan melakukan penurunan, penundaan, cicilan dan lain-lain. \"Harapanya, relaksasi bisa membuat mahasiswa yang ekonomi orang tuanya terdampak pandemi tidak drop out alias putus kuliah,\" ujarnya. Kebijakan serupa juga diikuti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mengupayakan internet gratis untuk siswa dari keluarga yang kurang mampu di desa selama pandemi Covid-19, agar bisa mengikuti PJJ. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, bahwa biaya fasilitasi internet gratis tersebut dapat diperoleh dari Dana Desa yang disalurkan Kemendes PDTT ke setiap desa di seluruh Indonesia. \"Dana Desa juga digunakan untuk hal-hal seperti itu,\" kata Halim. Halim menegaskan, bawha Dana Desa untuk pembiayaan internet gratis itu bisa secukupnya dan tidak ada batasan minimal. Namun ia menekankan, dalam memfasilitasi internet gratis bagi para siswa kurang mampu tersebut harus disiapkan di ruang-ruang publik. \"Tidak boleh di rumahnya kepala desa, tidak boleh di rumahnya perangkat desa,\" ujarnya. Selain itu, kata Halim, Dana Desa juga diperbolehkan pembelian alat-alat untuk menguatkan jaringan internet gratis. Tetapi, penempatan alat-alat itu tetap menjadi aset desa, bukan aset pribadi. \"Karena itu, pemasangan alat-alat tersebut harus ditempatkan di ruang-ruang publik. Tidak boleh dipasang di rumah aparatur pemerintah desa, baik itu kepala Badan Pengawas Desa (BPD), maupun kepala desa dan aparatur desa lainnya,\" tegasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong Kemendikbud untuk segera melakukan pemetaan guru dan siswa yang membutuhkan gawai dalam melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). \"Masih banyak guru yang gawainya tidak memadai, dan siswa yang kesulitan melakukan pembelajaran karena tak memiliki gawai. Belum kita bicara biaya kuota,\" kata Hetifah. Menurut Hetifah, pada masa pandemi ini pemerintah harus memiliki catatan pasti mana saja guru dan siswa yang siap untuk menggelar PJJ daring dan mana saja yang tidak siap. \"Penyusunan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan kira-kira. Karena itu, data kebutuhan gawai dari seluruh siswa dan guru di Indonesia dalam melakukan PJJ,\" ujarnya. Selain itu, Hetifah juga terus mendorong kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait pendidikan dan jaringan internet. Sebab, masalah pemenuhan akses internet tidak bisa dilakukan oleh Kemendikbud sendirian. \"Masalah yang paling besar adalah pemenuhan sarana prasarana. Banyak sekolah, baik negeri atau swasta yang sangat mampu memenuhi kebutuhan ini,\" pungkasnya. (der/fin)

Sumber: