Erick Thohir Beber Potensi Korupsi

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Secara terang-terangan Erick Thohir membeberkan potensi tindak korupsi yang ada di sejumlag perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Totalnya ada 53 kasus yang dinilai menjadi bancakan dan harus segera diputus rantai ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Secara spesifik memang tidak disebutkan satu persatu. Tapi jelas disampaikan potensi itu. Ada ruang-ruang korupsi yang totalnya ada 53 kasus,” ungkap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Rabu (8/7). Pada posisi ini, KPK siap memonitor secara khusus dan juga membuka kemungkinan untuk mengusut ruang-ruang korupsi di sejumlah BUMN tersebut. ”Jelas ya, dan sudah pasti dilakukan monitoring secara khusus yang akan dilakukan termasuk kemungkinan melakukan penyelidikan,” ungkap Nawawi. Sementara itu, Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya menyebut, pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam dari pukul 10.00 WIB. Menteri BUMN membahas dua hal dari enam skema pembiayaan penanganan Covid-19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu UMKM dan pembiayaan korporasi. ”Tadi dijelaskan secara rinci program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19 yang terkait langsung dengan BUMN,” jelanya. Menteri BUMN menjelaskan semua mekanisme dan desain program saat ini belum selesai. ”Menteri BUMN juga menyampaikan progres dari masing-masing skema termasuk, misalnya terkait bantuan modal kerja dan penyertaan modal negara,” ungkap Ipi. Selain itu, kata dia, Menteri BUMN juga mengusulkan agar KPK dapat mengawal setiap tahapan lebih awal. ”Mislanya dalam hal pembuatan regulasi, misalnya, Menteri BUMN menawarkan agar KPK di-update dan diikutsertakan untuk dapat memberikan masukan,” jelasnya. Terkait dengan desain dan mekanisme program, diharapkan KPK dapat beri masukan. Ketika program telah diimplementasikan, KPK diharapkan buat kajian. ”KPK bersama Kementerian terus berkoordinasi terkait dengan program PEN, seperti dengan Kementerian Keuangan, sudah dilakukan rutin oleh KPK,” jelasnya. Sementara itu usai menyambangi Gedung KPK dan bertemu dengan jajaran lembaga antirasuah itu, Erick Thohir didampingi dua wakil menteri dan sesmen BUMN berharap program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19 yang terkait langsung dengan BUMN berjalan semestinya. Potensi korupsi harus diputus sehingga penting keterlibatan KPK agar pembiayaan penanganan Covid -19 yang secara langsung terkait dengan Kementerian BUMN, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan korporasi tidak terputus, karena ada upaya korupsi di dalamnya. ”Pak Erick Thohir bersama dengan dua Wamen mengunjungi KPK untuk minta pendampingan KPK dalam penanganan PEN. Dan dengan pendampingan tersebut kita harapkan penggunaan anggaran bisa dikawal dengan baik,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Harapannya, dana-dana yang diberikan oleh negara kepada BUMN bisa disalurkan dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan program PEN dilaksanakan melalui penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana investasi pemerintah, dan penjaminan. ”Kami (BUMN, Red) mendapat PEN. Pertama untuk UMKM di Jamkrindo dan Askrindo. Kedua untuk PMN. Dan ketiga untuk dana investasi yang disebut dana talangan itu,” terangnya. KPK menyambut gembira inisiatif Kementerian BUMN yang meminta KPK untuk mendampingi program PEN melalui BUMN. ”Sangat baik sambutan dari KPK dimana kita berinisiatif minta pendampingan dari KPK,” ucap Arya. Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan dana Rp52,57 triliun bagi sejumlah perusahaan di BUMN untuk mempercepat program PEN dari tekanan wabah virus corona baru atau Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memaparkan dukungan dana itu akan diberikan kepada BUMN melalui berbagai skema seperti pembayaran subsidi, penyaluran bantuan sosial, hingga penyertaan modal negara (PMN). ”Ada 12 perusahaan di BUMN yang kami anggap memiliki pengaruh yang besar terhadap hajat hidup masyarakat,” ujar Sri Mulyani. Secara rinci, Menkeu mengatakan PMN untuk Hutama Karya dinaikkan dari Rp3,5 triliun, ditambah Rp 7,5 triliun, sehingga menjadi Rp11 triliun. PT KAI juga akan ditambahkan dana talangan sebesar Rp3,5 triliun. Untuk Perum Jamkrindo dan PT Askrindo juga akan mendapat PMN sebesar Rp6 triliun dalam rangka program penjaminan kredit modal kerja darurat tadi, serta PMN nontunai sebesar Rp 268 miliar. Sementara untuk PTPN juga mendapat dana talangan pinjaman modal kerja. Sebelumnya disebutkan besaran untuk PTPN yakni sekitar Rp4 triliun. Di sisi lain, untuk PT PNM, yang melakukan program Ultra Mikro Mekaar akan ditambah PMN-nya dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun. ”Ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan kepada usaha ultra mikro di bawah Rp 10 juta,” beber mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Untuk Perumnas mendapatkan Rp650 miliar. ”Untuk Pertamina kita membayarkan kompensasi,” urainya. Nah, Dua BUMN lain seperti PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar, sementara Perum Bulog karena mendukung operasi bantuan sosial, akan mendapatkan penyaluran Rp10,5 triliun. ”Jadi program pemulihan yang dilakukan melalui BUMN mencakup 12 BUMN. Dari sisi subsidi, dari sisi penyaluran bansos, dari sisi PMN serta dana talangan. Totalnya Rp52,57 triliun,” jelas Sri Mulyani. (ful/fin) /INFOGRAFIS// INILAH 12 PERUSAHAAN BUMN YANG DIGUYUR DANA PEN 1. PT PLN Rp 45,4 triliun 2. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Rp8,5 triliun 3. PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Rp4 triliun 4. PT Hutama Karya Rp11 triliun 5. PT Kereta Api Indonesia Rp3,5 triliun 6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 6 triliun 7. PTPN Rp4 triliun 8. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Rp2,5 triliun 9. Perum Perumnas Rp650 miliar 10. PT Pertamina (Hanya biaya kompensasi) 11. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Rp500 miliar 12. Perum Bulog Rp10,5 triliun Sumber: Kemenkeu

Sumber: