Germas Mantab Tolak Gerakan Berpotensi Pecah Belah Bangsa

MAGELANGEKSPRES.COM,MAGELANG - Puluhan warga yang menyebut diri Gerakan Masyarakat Magelang Anti Pecah Belah (Germas Mantab) Tugu Sukarno Hatta Kota Mungkid melakukan aksi menolak munculnya gerakan-gerakan yang dianggap berpotensi akan memecah belah bangsa. Salah satu koordinator aksi, Sudibyo mengatakan, aksi tersebut berawal dari kegelisahan warga. Yang dimaksud gerakan tersebut adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Germas Mantab menilai gerakan tersebut berpotensi memecah belah bangsa. \"Belakangan ini ditengah musibah pandemi covid-19, muncul gerakan-gerakan yang mencoba ingin memecah belah bangsa kita,\" ucap Sudibyo, Rabu (9/9/2020). Maka dari itu, lanjut Sudibyo, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu bergandengan tangan, bahu membahu membantu pemerintah mengatasi pandemi covid-19. \"Kami menolak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta kepentingan politik dan menolak siapapun yang mengakibatkan kegaduhan di Kabupaten Magelang sehingga membuat hidup tidak nyaman,\" terang Sudibyo. Mereka berharap akan hidup penuh dengan kerukunan agar rakyat bisa bekerja, hidup tenang dan damai. Mereka mengaku siap berkorban apapun untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. \"KAMI jangan mengganggu objek wisata Candi Borobudur sebagai destinasi wisata Indonesia dan Dunia sebagai tempat kami mencari nafkah,\" tandasnya. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur sebagai kebanggaan warga Magelang khususnya dan Indonesia sebagai Warisan Dunia untuk anak cucu kita. Baca Juga 9.139 Berkas UMKM di Kabupaten Magelang Ajukan Bantuan Melansir dari fajar.co.id, salah satu deklarator KAMI, Din Syamsuddin memastikan koalisi tersebut digagas dan dibentuk atas dasar gerakan moral. Tidak ada upaya menjatuhkan apalagi memakzulkan kepemimpinan Presiden Jokowi. ”Begini ya, KAMI ini nantinya akan mengkaji berbagai permasalahan di Indonesia dan menawarkan solusinya. Jelas ini bukan gerakan politik praktis kekuasan. Tidak ada satu katapun bahwa gerakan ini ingin memakzulkan atau memberhentikan seseorang atau sebuah rezim, ingat,” terang mantan Ketua PP Muhamadiyah Din Syamsudin itu. Beberapa hal yang mendasari lahirnya kelompok ini, kata Din, seperti adanya pembahasan untuk berbagai aturan yang dianggap menyimpang. Mulai dari UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Minerba, hingga Omnibus Law. ”Fokusnya jelas, nanti ada outputnya. Ya ke depan jangan ada produk hukum dan perundang-undangan yang menyimpang dari UUD 1945, itu intinya,” jelasnya. (cha)

Sumber: