Geruduk Setda, PKKW Keluhkan Keramaian di Kota dan JPS

MAGELANGEKSPRES.COM,WONOSOBO - Pengurus Paguyuban Kepala Desa dan Kelurahan Wonosobo (PKKW) melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Mereka keluhkan pola koordinasi yang tidak jelas kerja satuan tugas dalam mengatasi pandemi corona hingga tingkat desa. \"Kita, intinya ingin bersinergi antara pemkab dan pemdes dalam menghadapi pandemi ini,\" terang Ketua PKKW, Bambang Purwoko saat ditemui di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) kemarin (23/4). Menurutnya, kedatangan mereka lantaran bingung dengan sikap pemkab yang dianggapnya tidak jelas dalam mengahadapi pandemi ini. Utamanya berkaitan dengan wilayah koordinasi antara pemkab dengan pemdes setempat. \"Kita bingung, tidak adanya aturan baku berkaitan dengan penanganan dan pencegahan yang harus dilakukan pihak desa,\" tandasnya. Selama ini mereka masih berjalan sendiri untuk melakukan pencegahan virus corona itu. Padahal, diketahui wabah ini terus menyebar hingga ke pelosok desa. \"Ini yang membuat khawatir. Selama ini tidak ada protokol maupun instruksi dari Satgas. Sehingga disetiap desa berbeda beda cara penanganannya. Terus terang kita bingung sekarang,\" katanya. Hal yang paling miris, tiga hari menjelang Ramadan justru pusat kota menjadi sangat ramai oleh pengunjung yang hendak berbelanja. Itu terjadi di saat pemerintah desa tengah gencar gencarnya menerapkan pembatasan sosial. Dengan melakukan pendataan bagi setiap warga yang pulang ke desanya. Baca Juga Diduga Usai Tenggak Miras, Dua Pemuda Purworejo Tewas \"Kita disuruh untuk mendata. Melakukan pengetatan wilayah, tapi di kota malah ada kerumunan, penumpukan pengunjung yang pergi belanja. Kan akhirnya tugas di desa seperti sia sia. Di desa sudah mencegah, di kota malah begitu,\" keluhnya. Tak hanya itu, keluhan yang disampaikan juga berkaitan masalah dana yang harus dikeluarkan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mengeluarkan data dan besaran anggaran yang akan dibagikan. \"Kalau ini tidak segera ditangani, kita khawatir tidak bisa mencegah konflik yang terjadi di desa,\" terangnya. Sementara itu Sekda Wonosobo, One Andang Wardoyo meminta untuk lebih bersabar dan bersama sama membantu pemkab. Sebab dirinya merasa tidak mampu jika hanya berjalan ditingkat kabupaten saja. \"Kita harus bersatu. Tugas temen temen kades sekarang, jangan menutup posko,\" pintanya. Diakui bahwa pembatasan sosial di sejumlah pasar dan swalayan memang baru dilakukan dua hari yang lalu. Sehingga dimungkinkan informasi tersebut belum diketahui banyak warga. \"Mulai kemarin masuk swalayan itu sudah kita batasi jumlah pengunjungnya. Termasuk di pasar tradisional. Karena dengan hanya melakukan pembatasan jam justru tidak efektif. Banyak terjadi penumpukan di jam jam tertentu,\" terangnya. Sedangkan masalah anggaran JPS hingga saat ini Pemkab Wonosobo masih menunggu hasil dari provinsi. Sebab mereka tidak berani melangkah terlebih dahulu sebelum ada perintah dari pihak bersangkutan. \"Kita menunggu panduan dari provinsi. Dikhawatirkan akan banyak terjadi kesalahan saat melakukan pembagian bagi warga yang paling terdampak,\" katanya. Karena bantuannya kan dari banyak pihak. Dari pusat hingga ke desa. Ini perlu kehati hatian. \"Sampai sekarang kita masih terus melakukan koordinasi soal itu hingga sekarang,\" ucapnya. (gus)

Sumber: