Golkar Klaim Dapat Kursi Ketua 

MAGELANGEKSPRES.COM, JAKARTA - Lima partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah sepakat membentuk paket pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Golkar mengklaim, anggota koalisi sudah setuju kursi Ketua MPR diberikan kepada kader beringin. Hal itu atas kesepakatan perjanjian informal atau gentlemen\\\'s agreement. \"Kami sepakat membentuk dari KIK plus DPD. Kalau KIK di MPR kursinya 349. Nah, untuk bisa mayoritas itu harus 356. Jadi kurangnya 7,\" ujar Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate di Jakarta, Kamis (1/8). Terkait unsur DPD di pimpinan MPR, KIK akan melakukan komunikasi. Dia yakin paket yang diusung KIK bakal disepakati secara musyawarah mufakat. Seandainya ada voting, Johnny optimistis akan menang. Menurutnya, sesuai aturan UU MD3 , harus ada unsur DPD yang akan menjadi salah satu pimpinan. Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Di Tata Tertib MPR RI Pasal 21 (3), paket calon pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua yang terdiri atas unsur fraksi dan kelompok DPD. Meski begitu, belum ada kesepakatan terkait siapa saja yang bakal diusulkan dalam paket pimpinan MPR tersebut. Untuk jabatan ketua dan wakil ketua akan diputuskan dalam rapat KIK. \"Nanti diutuskan melalui konsensus untuk empat partai mengusulkan empat calon dari lima yang ada saat ini. Kami akan selesaikan dengan baik. Konsensus dalam KIK ini sudah biasa. Hasilnya akan diterima oleh seluruh pimpinan partai politik,\" ucap Johnny. Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno. Dia mengatakan nama-nama untuk diusulkan dalam paket pimpinan MPR dari KIK masih dijaring. Hingga saat ini, KIK masih terus menyamakan pandangan. \"Prioritas yang sekarang dilakukan adalah membangun kesamaan perspektif terhadap program strategis. Juga siapa nama-nama yang tepat untuk itu,\" papar Hendrawan. Terkait nasib satu parpol yang mungkin tidak bisa mengusulkan nama ke dalam paket pimpinan MPR, KIK sudah membahasnya. Menurutnya, di MPR masih banyak alat kelengkapan majelis untuk dijabat. \"Di MPR ada Alat Kelengkapan Majelis. Seperti Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Anggaran. Di badan itu juga ada ketua dan wakil-wakilnya. Itulah prinsip justice as fairness. Menjamin politik gotong royong harus membangun sinergi antarparpol,\" jelas Hendrawan. Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengklaim koalisi telah sepakat menyerahkan kursi ketua MPR kepada Golkar. Dia menyebut seluruh partai koalisi pengusung Jokowi-Ma\\\'ruf Amin telah membuat semacam perjanjian informal atau gentlemen\\\'s agreement terkait kursi Ketua MPR. \"Sebelum pemilu sudah ada gentlemen\\\'s agreement dengan seluruh koalisi agar menjaga kerukunan di antara anggota. Dari awal kan deal-nya begitu. Sepatutnya ya Golkarlah,\" ucap Dave di Jakarta, Kamis (1/8). Selain Golkar, PKB juga mengincar kursi ketua MPR. Namun, Dave berharap kesepakatan informal sebelum pemilu itu bisa direalisasikan. Golkar, lanjutnya, sudah menyiapkan beberapa nama untuk menjabat Ketua MPR. Antara lain, Kahar Muzakir, Azis Syamsuddin, Agun Gunanjar Sudarsa, Muhidin Mohamad Said, Zainuddin Amali, hingga Bambang Soesatyo. Politisi Golkar lainnya, Zainudin Amali, mengamini ucapan Dave. Dia menyebut internal koalisi tidak masalah jika Golkar menempati kursi Ketua MPR. Meskipun begitu, Amali menyebut komunikasi di antara parpol soal kursi pimpinan MPR masih berlangsung. Dia juga berharap kursi Ketua MPR diputuskan melalui musyawarah mufakat. \"Itu lebih baik buat semua. Karena tidak terlalu menyita waktu dan energi. Musyawarah mufakat harus diutamakan,\" pungkasnya.(rh/fin)

Sumber: