Jokowi Sebut Radikalisme Bisa Bikin Investasi Lesu

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Radikalisme tumbuh subur di Indonesia. Bahkan telah masuk ke sebuah Kementerian/Lembaga (K/L). Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengakui di kementerian yang dipimpinnya telah terpapar radikalisme. Lantas apakah radikalisme bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia? Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menjelaskan, radikalisme masuk ke birokrasi akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah. \"Dampaknya publik menjadi untrust menjadi tidak percaya kepada namanya negara. Padahal Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melayani masyarakat,\" ujar dia di Jakarta, kemarin (23/12). ASN yang terpapar radikalisme, menurut dia, cenderung lebih mengutamakan golongannya sehingga akan memperlambat pada layanan investasi dan perekonomian. \"Kemudian ada dampak ekonomi tentu, berupa apa, karena kecepatan layanan publik penghambatan tentu kemudian dampak ekonomi ada perlambatan di sisi ekonomi, soal perizinan, sampai persoalan investasi,\" ujarnya. Tentu saja, keinginan Presiden Joko Widodo menggeliatkan investasi di 2020 akan sulit karena adanya hambatan radikalisme di tubuh kementerian. \"Investasi ini mau nggak mau kan memang bagian dari tumbuhnya sebuah negara ke depan, bahwa investasi sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan negara, sehingga ekonominya sangat kental di situ\" tutur dia. Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menegaskan, antara ekonomi dengan radikalisme tidak ada hubungannya sehingga tidak akan berdampak sedikitpun terhadap ekonomi domestik. \"Topik radikalisme bukan domain ekonomi. Jangan juga menjadikan radikalisme sebagai alasan mandeknya pertumbuhan ekonomi,\" ujar Piter kepada Fajar Indonesia (FIN), Senin (23/12). Terkait persoalan radikalisme di Kemenkeu, Menteri Sri Mulyani membeberkan awal mula gerakan radikalisme masuk di kementerin yang dipimpinnya, yakni dipicu kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Lanjut bendahara negara itu, menjelang pemilu salah satu kontestasi menggunakan politik indentias. Nah, dari situ muncul rembesan kepada para birokrat yang seharusnya netral namun mereka memikii aspirasi politik. Kemudian, radikalisme muncul karena topik-topik yang berkaitan dengan kemenkeu menjadi bahan komoditas politik, seperti persoalan pajak, utang, belanja, hingga belanja infrastruktur. Dari situlah, di antara pegawai Kemenkeu muncul eklusivitas. Mereka menjadi terkotak-kotak. Ditandai dengan muncul praktik-praktik melaksanakan ajaran agam yang cenderung ekslusif. Hal itu ditandai dalam bentuk penampilan, serta bentuk kekhuyukan di dalam kekelompokan. Selanjutnya, muncul intolaransi yang merupakan pangkal dari radikalisme. Kondisi demikian, tidak bisa diatasi cukup dengan kounikasi atau dialog. Namun juga peran serta tokoh-tokoh agama yang membidangi hal itu. Masalah radikalime juga akan menggangu sinergi di institusi yang dipimpinnya. Persoalan ini menjadi masalah di dalam Kemenkeu. \"Bagaimana Kemenkeu bisa bersinergi kalau muncul kotak-kotak tadi dari praktik keagamaan yang sifatnya eksklusif memunculkan sikap intoleran,\" pungkas dia.(din/fin)

Sumber: