Jokowi Siapkan 5 Agenda Strategis Selama 5 Tahun

JAKARTA - Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya. Jokowi yakin dengan posisi Indonesia yang masuk 5 besar ekonomi dunia bisa menjadi modal untuk menyukseskan pembangunan di tengah melemahnya ekonomi global. \"Tentu saja optimisme tersebut dilandasi oleh visi dan misi pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten,\" kata Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo di Jakarta, Minggu (20/10). Dia menjelaskan dalam pelaksanaan pembangunan, tentu diperlukan strategi kebijakan pembangunan yang mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi selama lima tahun ke depan. Faktor yang tidak kalah penting untuk mewujudkan harapan tersebut adalah kualitas dan integritas menteri dalam kabinet pemerintahan yang sesaat lagi akan diumumkan. \"Selain itu, diperlukan stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan agenda pembangunan yang diharapkan,\" jelasnya. Dalam pidatonya, kata Karyono, meski Jokowi mencoba membangun optimisme, tapi sejatinya secara substansi, isi pidato Jokowi tidak ada yang baru. Pada hakikatnya, pidato awal Presiden Jokowi yang disampaikan saat pelantikan isinya sudah sering disampaikan sebelumnya. Poin-poinnya sudah ada dalam 5 Visi Jokowi. Pada pidato kali ini, Presiden Jokowi kembali menyebut 5 agenda strategis yang menjadi prioritas selama lima tahun ke depan. Jokowi juga kembali menyinggung prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia, kelanjutan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi dengan melakukan berbagai inovasi, penggunaan teknologi yang mudah dijangkau dan mendobrak sistem lama yang tidak produktif menjadi produktif. Penekanan pemberdayaan ekonomi sektor UMKM juga menjadi perhatian serius. Jokowi juga kembali menyinggung perlunya penyederhanaan regulasi yang lebih menggairahkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan selama lima tahun ke depan. Jokowi kembali berjanji akan memangkas regulasi yang menghambat investasi. Ada lima prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dari pembangunan SDM, penataan birokrasi, hingga membuka seluas-luasnya investasi. \"Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, 5 tahun ke depan yang ingin kita kerjakan,\" kata Jokowi dalam pidato perdananya di depan MPR, kemarin (20/10). Prioritas pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama, membangun SDM yang pekerja keras yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jokowi akan mengundang talenta-talenta global bekerja sama. Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. \"Kita perlu endowment fund (dana abadi) yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Selain itu, juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,\" jelasnya Jokowi. Kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harusdisederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. \"Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM,\" kata Presiden menjelaskan. Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi. Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. \"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,\" katanya. Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, Presiden tidak akan memberi ampun. \"Saya pastikan, pasti saya copot,\" kata Jokowi menegaskan. Kelima, transformasi ekonomi yang akan dikerjakan adalah transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam. \"Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" kata Jokowi. (fin/ful)

Sumber: