Konstruksi Kawasan Istana Negara Sedot Rp100 Triliun,

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Tidak lebih dari dua bulan, Draf Peraturan Presiden (Perpres) mengenai badan otorita ibu kota negara selesai disusun. Ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan topik Lanjutan Persiapan Pemindahan Ibu Kota, Rabu (15/1). ”Tadi (kemarin, red) sudah disampaikan. Ya tingal ditandatangani saja. Artinya tinggal dibuat Badan Otoritas, lembaga setingkat kementerian yang nantinya secara total mengurusi proses perpindahan Ibu Kota Negara,” terang Suharso Manoarfa kepada wartawan. Disinggung soal anggaran pembangunan ibu kota baru, menurut Suharso butuh sekitar Rp100 triliun untuk pembangunan istana, DPR, MPR, perumahan untuk anggota DPR/MPR/DPD, perkantoran pemerintahan, infrastruktur dasar yang seharusnya sudah ada sebelum pemindahan (Selengkapnya lihat grafis).”Ya ini juga termasuk akses kesediaan air, jalan raya, jalan akses, feeder, kelas menengah, dan lainnya,” terangnya. Anggarannya berasal dari APBN. Namun banyak pihak swasta yang juga tertarik seperti Softbank, kemudian dari MBZ (Sheikh Mohammed bin Zayed), termasuk investor Amerika Serikat Inggris, maupun Jerman. ”Ya mereka masuk dengan kapasitas masing-masing dan teknologi yang ditawarkan,” ungkap Suharso. Dalam rapat juga dilaporkan mengenai transaksi sosial ekonomi dengan di wilayah sekitar ibu kota baru dan akan lebih didetailkan di mana posisi Samarinda, Balikpapan terhadap ibu kota baru. ”Soal administrasi, naskah akademik dan RUU sudah selesai, hanya tinggal penajaman. Tetapi secara garis besar sudah dilakukan, ada sebagian masuk Omnibus Law. Selebihanya nanti disosialisasikan di UU,\" beber Suharso. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, di ibu kota baru nanti Presiden Joko Widodo ingin menghadirkan kendaraan tanpa awak (autonomous transport). \"Ya, jadi autonomous car sebagai satu hasil yang masa depan, tentu kalau namanya elektrik itu kendaraan elektrik tanpa pengemudi ya karenanya yang penting dua hal: satu kita membuat road map apa yang harus dibuat,\" terangnya, kemarin. ”Saya akan membuat exercise di beberapa tempat, katakan di Puncak (Jawa Barat) atau di Bali yang macet-macet itu dengan electric car supaya saya terbiasa. Setelah itu saya meminta Kementerian Perindustrian untuk mempermudah industri mobil elektrik sehingga populasi dan skala keekonomiannya itu untuk dibangun disini makin bagus. Pada saat kita buat di ibu kota baru itu sudah dengan populasi yang bagus,\" papar Budi Karya. Menurutnya, sejak awal pemerintah akan menggandeng pihak swasta dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). ”Ini mengenai autonomous kita tidak mungkin langsung MRT (mass rapid transport), pertama kali kita menggunakan bus yang connectivity antara Balikpapan ke sana (ibu kota baru), kedua train, tapi kita harus mempersiapkan yang namanya MRT, jadi fleksibelitas tetap ada,\" ungkap Budi Karya. Targetnya, kendaraan tanpa awak itu akan dapat dihadirkan pada 2024. ”Ya harapan kita 2024 tapi seperti disampaikan Pak Pres kita ini fleksibel, pencapaian-pencapaian itu fleksibel. Bisa saja 2024 kita harapkan tapi bisa mungkin karena pertimbangan tertentu dibutuhkan waktu lagi,\" tambah Budi Karya. Menurut Budi Karya, kendaraan tanpa awak tersebut kita harus dengan membangun rel khusus seperti LRT dan MRT. \"Menggunakan jalan raya sebenarnya tidak mahal karena jalannya sudah dibentuk kan. Kita harapkan tahap awal itu menggunakan jalan tol atau jalan bypass yang dibangun dari Balikpapan ke ibu kota baru sehingga tidak mahal. Dia menggunakan jalan biasa,\" ungkap Budi Karya. Sebelumnya Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kendaraan tanpa awak tersebut akan dimulai dari wilayah yang lebih kecil. ”Kalau saya usulkan, untuk yang skalanya besar adalah public transportation dulu yang driverless dimulai dari wilayah yang lebih kecil tapi sejak awal perencanaan kota itu harus sudah mengadopsi akan adanya autonomous driverless jadi jangan ketika berpindah dari yang normal ke autonomous harus ada pemindahan atau pembongkaran lagi,\" kata Bambang seraya menyebut infrastruktur yang harus dimiliki untuk mendukung autonomous vehicle yakni teknologi telekomunikasinya 5G. Presiden Joko Widodo mengatakan perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mendorong perbaikan pola pikir masyarakat Indonesia. \"Pindahnya ibu kota ini bukan pindahnya lokasi atau pindahkan gedung istana, bukan itu. Yang kita gagas ini adalah perpindahan mindset, perpindahan pola pikir, perpindahan pola kerja, perpindahan kultur kerja,\" kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Raffles Hotel, Jakarta, kemarin (15/1). Menurut Jokowi, upaya yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sistem kerja maupun sistem gaya hidup yang baru, salah satunya sistem transportasi yang modern. Ia pun menampik anggapan bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan yang berada di daerah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagaian Kabupaten Kutai Kartanegara, hanyalah memindahkan gedung pemerintahan, melainkan perpindahan pola pikir dan sistem kerja. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan salah satu yang ingin dibangun yakni sistem transportasi masal yang mengandalkan kendaraan otonom hingga kendaraan bertenaga listrik. Tidak hanya kendaraan umum, Jokowi juga berharap kendaraan pribadi yang digunakan di ibu kota baru bersistem otonom, maupun bertenaga listrik.”Sistem ini yang ingin kita bangun, sehingga semuanya efisien,semuanya murah,” terangnya. Dengan memerhatikan aspek geo politik, geo strategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiaya, pemerintah menetapkan lokasi ibu kota baru negara berada di Provinsi Kalimantan Timur. (tim/fin/ful) SEKILAS TENTANG IBU KOTA NEGARA Lokasi: Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kontur Lokasi: Berbukitm bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare. Dua Klaster: Klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, sisanya klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi. Target Juni 2020: Detail Engineering Design rampung Lalu akhir Desember 2019 gagasan besar untuk desain sudah masuk ke hal yang lebih mendetail. Sumber: Bappenas

Sumber: