Opsi Lockdown Perlu Dipertimbangkan

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - DPR meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan opsi Lockdown ketimbang rapid test dalam menghadapi serangan wabah COVID -19 di Indonesia. Lockdown dianggap lebih efektif melihat fenomena statistik yang berkembang. Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mendesak pemerintah menggunakan opsi Lockdown untuk mencegah korban yang semakin banyak. Mardani melihat kurangnya kesadaran physical distancing dari masyarakat. Karena minimnya sosialisasi dan komunikasi. “Pemerintah seharusnya lihat ke lapangan langsung, kesadaran physical distancing yang diimbau kurang direspon oleh masyarakat dan masih banyak yang menyepelekan COVID-19,” ujar Mardani di Jakarta, Rabu (25/3). Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, ketidaktegasan pemerintah memilih opsi Lockdown berimbas masih banyak perusahaan yang tidak membuat kebijakan Work From Home (WFH) kepada pegawainya. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki angka kematian tertinggi dari pada rata-rata negara ASEAN. “Kebijakan yang tanggung-tanggung dampaknya seperti sekarang. Pengusaha dan masyarakat juga harus ditegaskan untuk #WFH #StayAtHome,” lanjut Mardani. Apalagi menurutnya sebentar lagi Ramadhan. Pemerintah akan lebih kewalahan dengan tradisi di nusantara. “Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan. Semakin tidak tegas pemerintah untuk melakukan opsi Lockdown, penyebaran wabah ini akan semakin tak terkendali dan korban yang lebih besar,” paparnya. Politisi PKS Mardani mengakui kebijakan Lockdown tidak populer. Namunm lebih baik terlambat atau tidak sama sekali. “Memang kebijakan ini pasti tidak populer. Tapi tidak ada pilihan lain untuk kondisi pandemik global ini. Kita perlu belajar dari negara-negara di Eropa. Kita inbi punya kekhasan negara kepulauan. Jumlah penduduk juga terbesar ke-4 di dunia. Kita terus berkejaran dengan waktu. Semoga Indonesia bisa pulih dan bangkit dari wabah ini,” bebernya. Terpisah, Ketua Gugus Tugas Doni Monardo menekankan pelibatan multipihak atau pentaheliks dalam penanggulangan bencana. Termasuk dalam penanganan COVID-19. Pentaheliks tersebut adalah pemerintah, akademisi atau pakar, masyarakat, lembaga usaha dan media massa. Doni mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin sendiri menghadapi pandemik COVID-19. Peran masyarakat maupun sukarelawan, bagian dari Pentaheliks, sangat penting dalam membantu percepatan penanganan. Doni yang juga Kepala BNPB menekankan pemanfaatan metode pentaheliks berbasis komunitas menjadi ujung tobak dalam penanganan. “Demikian juga komunitas. Terutama dari kalangan relawan sendiri. Termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan,” kata Doni di Jakarta, Rabu (25/3). Mantan Danjen Kopassus ini menambahkan siapa saja yang ada dalam pentaheliks ini, sudah mulai bergerak memberikan dukungan kepada gugus tugas. Menurutnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 menanti donasi untuk penyelenggaraan upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan tersebut diprioritaskan bagi tenaga medis atau kesehatan. Seperti dokter, perawat dan mereka yang bekerja di rumah sakit. Termasuk pengemudi mobil ambulans. “Mereka ini adalah garda terdepan kita. Sebagai prajurit yang menghadapi virus. Mereka adalah orang terdepan. Merekalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang harus kita dukung, yang harus kita bantu. Setiap hari, setiap saat. Agar mereka, termasuk juga keluarganya mendapatkan dukungan moral dari kita semua,” tegas Doni. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Relawan Gugus Tugas Andre Rahardian menyampaikan program dukungan terhadap tenaga medis. Pengorganisasian sukarelawan di bidang medis dilatarbelakangi kebutuhan di lapangan. “Jadi kita sudah mendengar, banyak pada saat ini relawan medis yang dibutuhkan. Karena tenaga medis yang ada di rumah sakit sudah harus masuk isolasi,” ujar Andre. Di sisi lain, Andre juga menyampaikan informasi terkait daftar kebutuhan barang yang diperlukan dan tempat-tempat yang perlu mendapatkan dukungan. “Kita mulai dari Jakarta sampai nanti akan menyebar ke semua daerah,” jelasnya. Dia mengharapkan lebih banyak dukungan dari para pengusaha dan organisasi untuk mendukung para tenaga medis baik dokter dan perawat. Bantuan ini nantinya tidak hanya difokuskan di wilayah Jakarta. Tetapi seluruh wilayah di Indonesia.(khf/fin/rh)

Sumber: