Pemdes Kedungpoh Loano Didemo Warga, Pertanyakan Transparansi Anggaran dan Bantuan

MAGELANGEKSPRES.COM,PURWOREJO – Puluhan warga Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo melakukan aksi demonstrasi di halaman balai desa  setempat, Senin (15/6). Mereka mempertanyakan pengelolaan anggaran desa yang selama kurang transparan serta memprotes kebijakan pemerintah desa (pemdes) dalam menangani pandemi Covid-19. Pantauan di lokasi, sejak pagi hingga siang aksi unjuk rasa menimbulkan kerumunan di halaman balai desa. Awalnya pemerintah desa meminta perwakilan warga untuk beraudiensi, tapi tawaran itu ditolak. Penyampaian aspirasi kemudian berlangsung cukup di halaman kantor desa setempat. Perwakilan warga baru mau memasuki aula kantor desa setelah mendapatkan arahan dari petugas Polsek dan Koramil Loano pada siang harinya. Koordinator aksi warga, Mulyadi, menyebut protes warga dilatarbelakangi akibat banyaknya warga terdampak Covid-19 yang belum tersentuh bantuan. Masyarakat juga mempertanyakan anggaran penanggulangan Covid-19 yang terkesan tidak realistis. “Secara garis besar ada dua yang kami protes, yakni pemerintah desa kurang transparan dalam mendata penerima bantuan. Kedua, anggaran penanganan Covid-19 tidak realistis, serta proyek pembangunan fisik lebih diutamakan daripada membantu rakyat,” tandasnya. Selain itu, lanjut Mulyadi, sejumlah proyek fisik yang dikerjakan desa selama pandemi Covid-19 juga tidak terpasang papan proyek yang menerangkan kegiatan dan besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Hal ini menimbulkan banyak kecurigaan dari warga. Menanggapi aksi protes ini, Kepala Desa Kedungpoh, M Nur Cholik, tidak menampik jika sebagian warga ada yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah desa. Meski demikian, seluruh kebijakan yang diambil, diklaim telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Kami mengakui adanya keterbatasan penyampaian informasi sehingga masih banyak warga yang tidak tahu. Terkait bantuan bagi warga terdampak Covid-19 sudah banyak yang menerima, mungkin ada yang terlewat beberapa dan akan segera kami upayakan,” sebutnya. Didampingi Sekdes Adi Sucipto, Nur Cholik menjelaskan bahwa Kedungpoh berpenduduk sekitar 700 kepala keluarga (KK). Sebagian mereka telah menerima bantuan dari berbagai sumber, salah satunya dari BLT DD. Menurutnya, tahun ini Kedungpoh menerima dana desa (DD) sekitar Rp940 juta. Sebanyak 25 persen dari jumlah itu dialokasikan untuk penanganan Covid-19. “Untuk BLT DD tahap satu ada sekitar 25 KK yang dapat, tahap selanjutnya bertambah menjadi 63 KK. Dalam menentukan penerima bantuan tersebut melalui musyawarah RT, RW, BPD dan perangkat desa,” jelasnya. Sementara untuk pembangunan fisik yang dipertanyakan, Nur Cholik, mengaku kegiatan itu telah dianggarkan sebelum pandemi Covid-19. Beberapa rencana pembangunan lainya bahkan ditunda lantaran ada pengalihan anggaran untuk kepentingan bansos masyarakat. “Pengalihan anggaran sudah kami lakukan. Pembangunan yang tetap berjalan hanya tiga, bangun talud, atap aula desa, dan rabat beton. Sedangkan plang (papan proyek) yang tidak ada dilokasi proyek kami sudah berulangkali menegur pelaksana tetapi tidak dilaksanakan,” tandasnya. (top)

Sumber: