Penyerangan Terhadap Wiranto Diduga Terkait Politik

Penyerangan Terhadap Wiranto Diduga Terkait Politik

JAKARTA - Kasus penyerangan dan penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto sangat kental bermuatan politik. Salah satu alasannya adalah yang diserang adalah seorang pejabat publik. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Lili Romli mengatakan penyerangan Wiranto sangat mungkin terkait dengan kekisruhan isu politik. Terlebih pada Oktober 2019 akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dan disusul pemilihan anggota kabinet. \"Karena yang diserang menko polhukam, kuat kemungkinannya ada kaitannya dengan politik, apalagi sebentar lagi ada pelantikan presiden,\" katanya, Kamis (10/10). Dia juga menilai peristiwa tersebut bisa berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat Wiranto sebagai Menko Polhukam. \"Ini yang diserang pejabat publik. Kaitannya dengan politik sangat dekat. Bisa jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan ataupun ucapan-ucapan dari Pak Wiranto sebagai menko polhukam,\" lanjutnya. Lili juga meminta agar didalami pula kemungkinan keterkaitan dengan gerakan radikalisme. Sebab Wiranto adalah pejabat publik yang mendorong ditetapkannya Undang-undang (UU) Ormas yang melarang kelompok-kelompok garis keras di Tanah Air. Sementara pengamat politik LIPI lainnya, Siti Zuhro mengatakan penusukan terhadap Wiranto menjadi warning (peringatan) bahwa cara kekerasan harus dihentikan, dan pentingnya penguatan pengamanan terhadap pejabat publik. \"Kejadian ini harus menjadi warning bagi kita semua bahwa cara-cara kekerasan harus dihentikan dan siapapun yang melakukan itu harus ditindak setimpal. Hukum harus ditegakkan bagi para pelanggarnya,\" katanya. Dia mengatakan fenomena penyerangan terhadap pejabat dapat dimaknai dengan kekecewaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pejabat. Sehingga pelaku menjadi frustasi dan melakukan tindakan nekad. Di negara demokratis, lanjutnya, penegakan dan kepastian hukum harus terjaga agar penegakan keadilan juga terasa. Meskipun demikian munculnya penggunaan kekerasan bukan berarti tidak dimungkinkan. Negara sebesar Amerika Serikat juga mengalami peristiwa di mana presidennya yakni John F. Kennedy mati ditembak. Beberapa pemimpin negara mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan karena dilempar sepatu atau dipukul dan sebagainya. Siti menuturkan penggunaan cara-cara kekerasan tidak patut dilakukan, apalagi ini terjadi di Indonesia di mana seorang menko polhukam yang sedang menjalankan tugasnya dan ingin menyapa masyarakat malah diserang. Dalam jumpa pers di Media Center Kemenkopolhukam pada 28 Mei, Wiranto menyebutkan ada ancaman pembunuhan terhadap empat pejabat negara, yakni dirinya, lalu Luhut B Panjaitan (Menko Kemaritiman), Budi Gunawan (Kepala BIN), dan Gories Mere (Stafsus Presiden bidang intelijen dan keamanan).(gw/fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: