Pertamina Sulit Lepas Dari Masalah

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA – Presiden Joko Widodo memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, kemarin (9/12). Pria yang kerap disapa Ahok itu datang bersama Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Secara spesifik Jokowi memang tidak membeberkan poin-poin penting dari pertemuan tersebut. Tapi secara garis besar ia meminta orang-orang baru di Pertamina mampu menekan dan memperbaiki memperbaiki defisit neraca perdagangan negara. ”Tadi Presiden menyanpaikan hal itu (Defisit neraca perdagaangan, red). Memang benar, kunci paling besar itu ya di sektor petrokimia dan migas ini,\" kata dia. Menurut Ahok, Dirut Pertamina Nicke Widyawati sudah menyampaikan cukup baik soal kondisinya dan menyinggung juga soal subsidi bahan bakar minyak. Menurutnya akan ada pantauan lebih ketat soal siapa yang berhak mendapatkan subsidi, apalagi selama ini sering ada protes soal kehabisan BBM bersubsidi di daerah-daerah. \"Selama ini selalu bilang habis, habis, habis. Nah Pertamina udah bikin semua, tugas saya kan bukan mencampuri bisnis Pertamina, tugas saya itu urus manajemennya. Beliau yang urus bisnis,\" jelas Ahok. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menambahkan, salah satu bentuk pegawasan yang akan dilakukan adalah dengan penerapan digitalisasi SPBU. \"Kita akan terapkan program itu untuk bisa memonitor penyaluran BBM subsidi. Kami akan dorong cashless payment untuk pengguna subsidi,\" jelasnya. Subsidi ini tak cuma BBM, tapi juga ditekankan untuk masyarakat yang menikmati subsidi LPG. ”Kami dorong semuanya cashless payment. Kita harus bekerja sama menyelesaikan perkerjaan rumah yang ada,” terangnya. Terpisah, Pengamat Migas, Ugan Gandar mengatakan, sejak lahirnya UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas (migas) pengelolaan migas menjadi liberal dan cenderung dikendalikan oleh Kapitalis. PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya BUMN energi yang seharusnya diberikan hak penuh mengelola migas dari hulu hingga hilir nyatanya saat ini sudah tidak lagi. ”Beberapa blok migas diberikan hak pengelolaannya kepada asing dan ketika konsesi habis, Pertamina disetarakan dengan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) swasta. Hanya sebagian kecil blok migas yang dikembalikan ke Pertamina namun dengan syarat harus memberikan komitmen signature bonus kepada pemerintah. Artinya sama saja Pertamina disejajarkan dengan perusahaan swasta atau asing,” paparnya. Menurutnya ada pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan di Pertamina dengan berbagai cara. Pihak-pihak tersebut tidak ingin Pertamina menjadi perusahaan yang mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan energi rakyat Indonesia. \"Pertamina tidak akan berhenti dari persoalan. Memang dari dulu itu ada upaya mengkebiri, Pertamina pengen terus dipecah belah. Persoalannya apakah masyarakat paham itu?,\" kata Ugan. Mantan Ketua Dewan Penasehat Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) ini mencontohkan sejarah Pertamina yang dulunya terintegrasi dari hulu sampai hilir namun sekarang sudah unbundling. Sulit bagi pemerintah menyatukan kembali. Bahkan direksi-direksi yang kerap bongkar pasang tak sanggup membereskannya karena sarat dengan muatan politis. Contoh lainnya adalah beberapa kilang (refinery unit) yang seharusnya mampu dilakukan oleh Pertamina sendiri justru dipekerjakan dengan pihak lain dalam bentuk join venture. Dia berharap ada pihak-pihak tertentu dan komitmen pemerintah untuk benar-benar menjadikan Pertamina sebagai perusahaan migas independen dan besar. \"Intinya persoalan di Pertamina itu ada grand desain untuk mengkebiri Pertamina. Kita sulit berharap pada direksi ini sebab mereka bukan orang Pertamina, mereka bermain politik menjalankan kepentingan pengusaha. Kita harap pekerja jangan hanya bekerja untuk menerima gaji saja, harus peduli bagaimana kondisi Pertamina,\" pungkas Ugan. (ful/fin)

Sumber: