PKS, NasDem dan Demokrat Satu Suara

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Partai Demokrat mengusulkan dibentuk Pansus hak angket Jiwasraya. Gayung pun bersambut. Fraksi PKS DPR RI mengamininya. Pansus diharapkan bisa membongkar permasalahan kasus Jiwasraya hingga ke akarnya. Sebanyak 50 anggota fraksi PKS sudah membubuhkan tangan tangan setuju. \"Pansus ini diharapkan tak hanya mengantarkan orang menjadi tersangka. Tetapi masalah sesungguhnya agar tidak terulang pada perusahaan sejenis. Karena itu, PKS setuju membentuk pansus. Tujuannya, supaya lebih dalam, transparan, dan luas,\" kata Ketua F-PKS DPR RI Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1). Menurutnya, pembentukan pansus dapat mengungkap jika ada tokoh yang terlibat. Dengan adanya pansus, lanjutnya, orang yang selama ini diduga terlibat dan kerap dituduh bisa diselamatkan. Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menilai harus dilakukan penyelidikan yang komprehensif, terkoordinasi, dan tuntas. Dia menegaskan Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket. Menurutnya ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 79 tentang Hak DPR. Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan sejatinya Nasdem ingin ada Pansus Jiwasraya. Namun, DPR sudah memutuskan penyelesaian masalah itu lewat panja. \"Spiritnya NasDem mengharapkan ada pansus. Sekarang kenapa beralih dan bisa menerima Panja. Itulah dinamika yang kita hadapi bersama. NasDem bukan satu-satunya institusi parpol di DPR. Kita punya 9 fraksi,\" tegas Surya Paloh di Jakarta, Rabu (29/1). Paloh menyebut rakyat butuh transparansi terkait masalah keuangan Jiwasraya. Namun, fraksi lain di DPR berhasil meyakinkan NasDem lewat panja. \"Teman-teman ini berhasil meyakinkan NasDem cukup panja saja. Dan memang sudah ada tindakan yang telah dilakukan pemerintahan,\" tuturnya. Yang dimaksud Paloh adalah Kejaksaan Agung sudah menyelidiki kasus Jiwasraya. Ada lima tersangka yang sudah ditahan. \"Kita tunggu sejauh mana proses tindakan hukumnya nanti. NasDem berharap menuntaskan perkara ini secara total. Kalau nggak, ya nggak ada salahnya walaupun panja sekarang balik lagi diusulkan pansus. Itu sikap NasDem,\" tukasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani mengatakan sikap fraksinya adalah menyelesaikan persoalan Jiwasraya harus tuntas. Baik problem manajemen keuangan, ataupun proses hukumnya. Dia menyebut Fraksi Gerindra memberikan kewenangan pada anggotanya di Komisi terkait. Yang terpenting, lanjut Muzani, nasabah Jiwasraya bisa mendapatkan kembali haknya. \"Fraksi Gerindra wait and see saja. Tetapi, saya kira yang terpenting adalah uang nasabah itu bisa dikembalikan,\" tegas Muzani. Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panja Jiwasraya tidak bertujuan untuk mempolitisasi kasus tersebut. Sebaliknya untuk mengeliminasi upaya adanyab politisasi. \"Pembentukan Panja bertujuan untuk mengawasi penyelesaian kasus Jiwasraya sekaligus mencari solusi terbaik bagi masa depan lembaga asuransi tersebut,\" jelas Puan di Jakarta, Rabu (29/1). DPR, lanjutnya, sudah membentuk tiga Panja tentang Jiwasraya. Yaitu di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. Karena itu saat ini bolanya ada di Panja pada tiga komisi tersebut. \"Mereka akan bekerja maksimal sehingga tidak perlu ada Pansus. Masing-masing bekerja sesuai bidang kerjanya dengan berfokus pada pengembalian dana nasabah,\" paparnya. Dia menilai, Panja Komisi III DPR akan memastikan penegakan hukum yang profesional, adil, dan pengembalian aset-aset Jiwasraya. Puan mengatakan, Komisi XI akan mengevaluasi kerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyehatan industri asuransi dan mendorong adanya jaminan terhadap polis asuransi seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan.(rh/fin)

Sumber: