Presiden Jokowi Pusing,  Diminta Sediakan Dana segar Rp7.638 Triliun

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali dipusingkan dengan angka dan kalkulasi kebutuhan pembangunan yang terus bergerak naik. Bayangkan saja, pemerintah dituntut menyediakan dana segar yang totalnya menembus Rp7.638 triliun. Besaran anggaran ini bakal dipakai untuk mencapai target program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2020 sampai 2024. Dengan besarnya angka yang dibutuhkan, berbagai manuver pun dilakukan. Negosiasi dengan sektor nonpemerintah, dan potensi yang ada di dalam negeri terus dicari untuk menutupi kebutuhan yang muncul. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengakui, peranan pembiayaan dari pemerintah hanya sebatas 62 persen. Maka dibutuhkan andil nonpemerintah pada periode tersebut yang diperkirakan 38 persen. \"Jelas ya hitungannya, kebutuhan pembiayaan investasi nonpemerintah menggunakan high scenario dengan kebutuhan Rp7.638 triliun pada 2020 sampai 2024,” katanya dalam acara SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta, kemarin (9/10). Bambang menuturkan dalam memenuhi anggaran itu, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, sebab belanja APBN 2020 saja hanya Rp2.528,8 triliun sedangkan kebutuhan dana SDGs untuk tahun itu adalah Rp2.867 triliun. ”Nah, artinya, memakai dana seluruh APBN pun sudah pasti tidak cukup, apalagi dengan anggaran APBN yang memang khusus untuk pencapaian SDGs,” katanya. Ia menyebutkan perlu adanya kontribusi dari nonpemerintah dalam pendanaan itu sebab program SDGs didesain multiplatform yang melibatkan kerja sama berbagai pihak sehingga tidak bisa hanya mengandalkan usaha pemerintah saja.”Ini menyadarkan kita bahwa SDGs didesain untuk multiplatform, bukan hanya untuk kerja bersama-sama tapi juga untuk membiayai bersama-sama,” tegasnya. Investasi itu membutuhkan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dari domestik maupun internasional serta inovasi instrumen dan skema pembiayaan baru seperti BUMN, filantropi, dana keagamaan, crowdfunding, CSR, KPBU, PINA, blended finance, output based transfer, trust fund, green bond, green sukuk, social impact fund, dan sumber lainnya. ”Untuk semua sumber pembiayaan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan masing-masing nanti dialirkan dengan satu tujuan yang akan disalurkan oleh SDGS financing hub,” ujarnya. Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selain kebutuhan APBN untuk SDGS, ada potensi pengelolaan anggaran di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang baru diluncurkan. Totalnya begitu fantastis, mencapai Rp800 triliun. \"Ya nanti kami akan lihat bagaimana strategi dan skemanya,\" kata Menkeu Sri Mulyani usai peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta, kemarin. Menurut Menkeu, potensi anggaran yang bakal dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup itu berasal dari beberapa sumber, di antaranya dana reboisasi dan perdagangan karbon. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki tujuan mengembangkan perdagangan karbon. Selain itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup juga sebagai pelaksanaan program kementerian maupun lembaga yang membutuhkan dukungan dana, yang dananya bisa berasal dari berbagai sumber seperti APBN, non-APBN, atau dana dalam dan luar negeri. Menkeu melanjutkan sebagai BLU, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup bisa memberikan pembiayaan yang lebih fleksibel dengan skema yang disesuaikan dengan program lingkungan hidup. \"Tidak hanya dalam bentuk anggaran yang langsung jadi, ekuitas, dan penjaminan. Untuk itu kami bekerja sama dengan institusi lain,\" kata Menkeu. Mengingat potensi anggaran yang dikelola besar, maka pemerintah akan merekrut profesional yang tidak hanya paham dalam pengelolaan dana, tetapi juga memahami lingkungan hidup. Sedangkan untuk tambahan dana dari APBN, kata dia, tahun 2019 melakukan transisi yakni mengalihkan aset dan dana yang sudah ada. Sementara itu, untuk tahun 2020 Menkeu menjelaskan masih belum diidentifikasi sampai ada program. Menkeu menjelaskan tahun 2018, budget tagging dari APBN mencapai lebih dari Rp104 triliun. Saat ini, dana yang ada di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup mencapai Rp2,1 triliun yang dialihkan dari BLU sebelumnya. Adanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, lanjut dia, sumber dana baru bisa semakin dimobilisasi khususnya dari pihak yang peduli lingkungan. \"Biasanya mereka yang memiliki dana dan peduli terhadap lingkungan, mereka akan mencari negara maupun institusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup,\" ucap Menkeu Sri Mulyani. (fin/ful)

Sumber: